Pemulihan Cepat Jalan Nasional: Alat Berat Dikerahkan Usai Banjir Sumbar
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi dengan serius dugaan adanya praktik jual beli surat suara Pemilu 2024 yang dilaporkan terjadi di Malaysia. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers dengan wartawan pada Selasa (27/2/2024), mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut.
“Karena ini masuk pidana, teman-teman sentra Gakkumdu kini juga sedang melakukan proses penyelidikan dan pemberkasan,” kata Rahmat Bagja.
Meskipun demikian, Bagja menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap penulusuran informasi, sehingga dia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait masalah tersebut. “Nanti, kan lagi penyelidikan. Penyelidikannya nanti,” tandasnya.
Menurut Bagja, sulit untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait dugaan jual beli surat suara tersebut karena masih dalam proses penyelidikan yang berlangsung. “Karena masih dalam proses, saya nggak bisa ngomong ini. Masih dalam proses,” tambahnya.
Sebelumnya, perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, mengungkapkan penemuan sekitar 10 kotak pos terbengkalai di tiga apartemen di Malaysia. Apartemen-apartemen tersebut diduga banyak dihuni oleh warga negara Indonesia yang seharusnya menerima surat suara melalui pos.
Video yang diterima Migrant Care menunjukkan bahwa kotak pos yang terletak di setiap jalur tangga apartemen tidak memiliki penjagaan sama sekali, dan isi kotak pos tersebut tersebar dan berserakan. Migrant Care menduga celah ini dimanfaatkan oleh semacam sindikat ‘pedagang surat suara’.
“Inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang surat suara itu tadi. Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu, ke kotak pos yang lainnya, akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak (surat suara),” ujar staf Migrant Care, Muhammad Santosa, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/2).
Santosa juga menjelaskan bahwa modus operandi para pedagang surat suara ini bergerak setelah mengetahui surat suara dikirim melalui jasa ekspedisi ke kotak pos tujuan.
Meskipun demikian, Bawaslu menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung, dan komitmen mereka adalah untuk memastikan integritas dan keabsahan proses demokrasi Pemilu 2024 tetap terjaga. Semoga proses penyelidikan ini dapat mengungkap kebenaran dan menjaga integritas Pemilu yang adil dan bersih.
(FZ/011)
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah segera mene
NASIONAL
GUNUNG PUTRI, BOGOR Warga Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di ping
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa saran dan arahan dari para Mustasyar t
NASIONAL
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan akses jalan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir dan longsor. Ru
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar perayaan Natal bersama tahun ini, sebuah momen yang menurut Menteri Agama Nasarudd
NASIONAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapannya untuk menjadi negara pertama yang mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Sumatera
NASIONAL
JAKARTA Produksi beras nasional pada 2025 mengalami lonjakan signifikan, memengaruhi pola impor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) m
EKONOMI
JAKARTA, Aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK