Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi dengan serius dugaan adanya praktik jual beli surat suara Pemilu 2024 yang dilaporkan terjadi di Malaysia. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers dengan wartawan pada Selasa (27/2/2024), mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut.
“Karena ini masuk pidana, teman-teman sentra Gakkumdu kini juga sedang melakukan proses penyelidikan dan pemberkasan,” kata Rahmat Bagja.
Meskipun demikian, Bagja menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap penulusuran informasi, sehingga dia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait masalah tersebut. “Nanti, kan lagi penyelidikan. Penyelidikannya nanti,” tandasnya.
Menurut Bagja, sulit untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait dugaan jual beli surat suara tersebut karena masih dalam proses penyelidikan yang berlangsung. “Karena masih dalam proses, saya nggak bisa ngomong ini. Masih dalam proses,” tambahnya.
Sebelumnya, perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, mengungkapkan penemuan sekitar 10 kotak pos terbengkalai di tiga apartemen di Malaysia. Apartemen-apartemen tersebut diduga banyak dihuni oleh warga negara Indonesia yang seharusnya menerima surat suara melalui pos.
Video yang diterima Migrant Care menunjukkan bahwa kotak pos yang terletak di setiap jalur tangga apartemen tidak memiliki penjagaan sama sekali, dan isi kotak pos tersebut tersebar dan berserakan. Migrant Care menduga celah ini dimanfaatkan oleh semacam sindikat ‘pedagang surat suara’.
“Inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang surat suara itu tadi. Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu, ke kotak pos yang lainnya, akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak (surat suara),” ujar staf Migrant Care, Muhammad Santosa, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/2).
Santosa juga menjelaskan bahwa modus operandi para pedagang surat suara ini bergerak setelah mengetahui surat suara dikirim melalui jasa ekspedisi ke kotak pos tujuan.
Meskipun demikian, Bawaslu menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung, dan komitmen mereka adalah untuk memastikan integritas dan keabsahan proses demokrasi Pemilu 2024 tetap terjaga. Semoga proses penyelidikan ini dapat mengungkap kebenaran dan menjaga integritas Pemilu yang adil dan bersih.
(FZ/011)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL