Heran! Anggota Komisi II DPR: Kok Ujug-ujug Hak Angket, Ada Apa?

JAKARTA -Wacana penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 mendapat tanggapan beragam dari para anggota DPR. Salah satunya adalah Guspardi Gaus dari Fraksi PAN DPR RI, yang menganggap bahwa wacana ini tidak tepat. Menurutnya, dugaan kecurangan seharusnya ditangani oleh lembaga yang berwenang dalam hal pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu, dan bukan dibawa ke ranah politik.

Guspardi menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Menurutnya, jika terjadi pelanggaran, maka ada mekanisme hukum yang bisa digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti melaporkannya ke Bawaslu, Gakumdu, atau bahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam konteks politik, Guspardi juga menyoroti kompleksitas dukungan di DPR terhadap usulan hak angket. Menurutnya, untuk menggunakan hak angket, harus didukung oleh lebih dari 50% anggota DPR, sehingga peta politik di DPR menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan wacana tersebut.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Putin Satu Panggung di SPIEF 2025, Indonesia Jadi Sorotan Dunia
• Kapolres Belawan Nonaktif AKBP Oloan Masih Dipatsus, Kasus Penembakan Dua Remaja Tunggu Keputusan Mabes

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa usulan penggunaan hak angket merupakan bagian dari hak demokrasi. Meskipun demikian, Jokowi tidak secara tegas mempermasalahkan usulan tersebut, menunjukkan sikap terbuka terhadap isu ini.

Kontroversi ini muncul setelah Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 di DPR. Namun, tanggapan dari berbagai pihak menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu, baik dari segi politik maupun hukum.

Baca Juga:

• SBY dan Presiden Prabowo Bertukar Pesan Bahas Revisi UU TNI: 80 Persen Aman, Tapi Ada Pasal Rawan
• Rudal Iran Menggempur Israel, Sirine Bahaya Menggema di Seluruh Negeri

(K/09)

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Putin Satu Panggung di SPIEF 2025, Indonesia Jadi Sorotan Dunia

Kapolres Belawan Nonaktif AKBP Oloan Masih Dipatsus, Kasus Penembakan Dua Remaja Tunggu Keputusan Mabes

SBY dan Presiden Prabowo Bertukar Pesan Bahas Revisi UU TNI: 80 Persen Aman, Tapi Ada Pasal Rawan

Rudal Iran Menggempur Israel, Sirine Bahaya Menggema di Seluruh Negeri

USS Nimitz Matikan Transponder saat Lintasi Laut Natuna, TNI Pastikan Situasi Terkendali

Cak Imin Akan Kumpulkan 300 Pesantren dalam Konferensi Internasional Transformasi Pesantren