JAKARTA -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakan terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam penghitungan hasil Pemilu 2024. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim bahwa Sirekap telah tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik, menegaskan bahwa Sirekap akan tetap digunakan dalam penghitungan hasil Pemilu 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.
Meski demikian, PDIP mengeluarkan surat pernyataan yang menolak penggunaan Sirekap, juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil Pemilu 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang ‘Pacul’ Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan ditujukan kepada KPU.
Dalam suratnya, PDIP menyatakan bahwa kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda. PDIP berpendapat bahwa penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.
Pada saat yang sama, Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik, menjelaskan bahwa kesalahan dalam membaca data pada Sirekap dapat disebabkan oleh petugas KPPS maupun sistem. Contohnya, salah satu kesalahan terjadi saat angka 3 ditulis tapi terbaca sebagai angka 8. Idham juga mengakui adanya situasi kerja yang memungkinkan kesalahan, seperti penulisan perolehan suara menggunakan mata uang Rupiah.
Namun, PDIP memandang bahwa KPU tidak perlu menunda tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK, karena menurut mereka, tidak ada situasi darurat yang memaksa untuk dilakukan penundaan. Surat dari PDIP menegaskan pandangan partai tersebut terkait proses pemilu dan penggunaan Sirekap.
Kedua pihak, baik PDIP maupun KPU, memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan Sirekap dalam penghitungan hasil Pemilu 2024, dan masalah ini menjadi sorotan publik. Sebagian masyarakat turut memperhatikan perkembangan terkait penyelesaian sengketa ini, menyadari pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pemilu.
(K/09)
BANDA ACEH Dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang digelar Polresta Banda Aceh untuk mengamankan arus mudik Idulfitri
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akh
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian na
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum selebritas Inara Rusli, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang berkaitan de
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 tidak aka
EKONOMI
TAPSEL Masyarakat Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyambut gembira dan penuh harapan kedatangan bantuan
PEMERINTAHAN
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, berhasil menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam vid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
