Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Kritik Swasembada Pangan
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
BLORA –Tempat Pemungutan Suara (TPS) 901 yang berlokasi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora mengalami kekurangan surat suara sebanyak 116 lembar. Kekurangan tersebut kemudian diatasi dengan mendatangkan surat suara dari 13 TPS di sekitarnya.
Kepala Rutan Kelas IIB Blora, Budi Hardiono, menjelaskan bahwa kekurangan surat suara terjadi karena adanya perubahan jumlah warga binaan di rutan. Meskipun awalnya hanya terdaftar 51 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di rutan, namun dengan adanya perubahan tersebut, jumlah pemilih bertambah menjadi 202 orang, termasuk 33 pemilih tambahan.
“Dari jumlah total 202 pemilih tersebut, beberapa warga binaan tidak memenuhi syarat untuk memilih, seperti anggota kepolisian aktif yang tersandung pidana dan belum terdaftar dalam DPT,” ungkap Budi.
Untuk mengatasi kekurangan surat suara, pihaknya segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora. Kemudian, TPS di sekitar rutan, yakni TPS 1-11 dari Kelurahan Kunden, serta 2 TPS lainnya dari Kelurahan Karangjati dan Kauman, turut membantu dengan menyediakan surat suara tambahan.
Proses pemilihan dan pemungutan suara tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tanpa adanya penundaan. Koordinasi yang baik antara pihak Rutan, KPU, dan TPS di sekitar rutan memastikan bahwa pemilihan di TPS khusus di Rutan Blora dapat berlangsung dengan lancar.
Kejadian ini menunjukkan pentingnya responsif dan sinergi antarinstansi dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses pemilihan. Dengan demikian, integritas dan keberlangsungan proses demokrasi dapat tetap terjaga, meskipun menghadapi tantangan teknis seperti kekurangan surat suara.
(K/09)
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim kuasa hukum selebgram Inara Rusli membantah klaim pihak pelapor Wardatina Mawa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti ut
ENTERTAINMENT