Lonjakan Pemilih Non-DPT Membeludak di WTC Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR – World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi saksi dari antusiasme yang menggema dari para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri untuk menyalurkan hak suara mereka dalam momen penting pemilihan umum. Namun, kekacauan terjadi ketika Lembaga Pemerhati Masalah Buruh Migran, Migrant Care, melaporkan bahwa jumlah pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melonjak tajam.

Meskipun Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyatakan bahwa situasi di lokasi pemungutan suara berjalan dengan aman dan terkendali, laporan Migrant Care menyoroti kekhawatiran tentang jumlah pemilih non-DPT yang membeludak. Puji, seorang pengamat yang hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa antusiasme para WNI sudah terasa sejak pagi hari. Mereka telah berkumpul di WTC sejak Minggu (11/2),pukul 07.00 WIB, dan proses pencoblosan dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

PPLN Kuala Lumpur juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar, dengan menyediakan jalur prioritas bagi warga lanjut usia, disabilitas, ibu hamil, dan WNI yang membawa anak-anak. Namun, meskipun upaya tersebut dilakukan, jumlah pemilih non-DPT masih mengalami lonjakan yang signifikan.

Penjelasan lebih lanjut dari Puji mengungkapkan bahwa banyak dari pemilih non-DPT berasal dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang merupakan pemilih yang sebelumnya telah terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain namun tidak dapat melakukan pencoblosan di TPS yang seharusnya. Hal ini menyebabkan mereka mencari TPS lain untuk menyalurkan hak suara mereka.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, yang juga turut serta dalam tim pemantau pemilihan umum di luar negeri, memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang situasi di WTC Kuala Lumpur. Wahyu menjelaskan bahwa ada dua lantai WTC yang digunakan sebagai TPS, yakni lantai 3 dan 4, untuk menampung antusiasme dari para WNI yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi ini.

Namun, meskipun upaya telah dilakukan untuk menyediakan fasilitas dan ruang yang cukup bagi para pemilih, lonjakan jumlah pemilih non-DPT menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam mengelola proses pemilihan umum di luar negeri. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua pemilih dapat melakukan pencoblosan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi dapat tetap terjaga.

(A/08)