Jokowi Diam Saat Budi Arie Singgung Potensi Pemerintahan Prabowo Tak Sampai 2029
JAKARTA Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti sikap Presiden RI ke7 Joko Widodo atau Jokowi
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), secara resmi mengumumkan penundaan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos beras mulai tanggal 8 Februari hingga 14 Februari 2024. Keputusan ini diambil dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.
Instruksi tersebut tercantum dalam Surat No.117/TS.03.03/B/02/2024 yang dikeluarkan oleh Bapanas pada tanggal 6 Februari 2024.
Surat tersebut menegaskan bahwa Perum Bulog, yang bertanggung jawab atas penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan, diinstruksikan untuk menghentikan penyaluran tersebut selama periode tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Pangan, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa penundaan ini bukan karena adanya politisasi bansos, melainkan untuk menghormati proses demokrasi Pemilu dan memperbarui data penerima bantuan.
Arief juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan beras akan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Februari 2024. Namun, tanggapan dari Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyoroti polemik yang terkait dengan kebijakan penundaan tersebut. Menurutnya, bansos seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan semata-mata mengikuti jadwal politik.
https://youtu.be/z9Botu1G8lE
Cak Imin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap politisasi bansos dan mengingatkan bahwa keputusan terkait bansos harus diambil dengan hati-hati, tanpa dipengaruhi oleh motif politik. Dia menekankan perlunya mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan terkait bantuan sosial.
Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk menunda sementara penyaluran bansos beras menjadi topik hangat dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu 2024.
(A/08)
JAKARTA Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti sikap Presiden RI ke7 Joko Widodo atau Jokowi
POLITIK
JAKARTA Partai Gerindra menegaskan belum memikirkan Pemilihan Umum atau Pemilu 2029. Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya potong
POLITIK
JAKARTA Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) sebagai tersangka dalam kasus dugaan intim
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik warga Pati, Supriyono, yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan penentuan lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Puti
EKONOMI
LAMPUNG UTARA Tiga anggota Polres Lampung Utara terluka saat berupaya menangkap seorang buronan atau daftar pencarian orang (DPO) kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Banjir kiriman merendam rumah warga di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utar
PERISTIWA
KARO Kondisi siswa yang menjadi korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, S
NASIONAL
OlehMahmud MarhabaPERKEMBANGAN media siber yang begitu cepat menuntut wartawan dan pengelola media tidak hanya piawai menyajikan informasi
OPINI
JAKARTA Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo. Hingga
HUKUM DAN KRIMINAL