Jokowi Tolak Berkampanye, Mahfud: Anda Saja yang Menilai

JAKARTA – Capres  nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa ia tidak akan berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan sikap netral dan bijaksana. Mahfud menegaskan bahwa sebagai kontestan dalam kontestasi politik, ia tidak akan langsung menilai pernyataan tersebut.

 Dalam suasana yang terjadi di Posbloc, Jakarta pada Rabu (7/2/2024), Mahfud MD menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk membalikkan pertanyaan kepada wartawan, menanyakan apakah tindakan yang dilakukan oleh Jokowi dapat dianggap sebagai kampanye atau tidak.

Dalam interaksinya dengan para wartawan, Mahfud MD menyatakan bahwa sebagai pihak media, wartawan memiliki keleluasaan untuk menilai apakah pernyataan Jokowi tersebut termasuk dalam kategori kampanye atau tidak. Ia menunjukkan sikap yang tidak bersikap otoriter atau menarik kesimpulan secara sepihak, melainkan memberikan ruang bagi penilaian publik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa meskipun secara hukum ia diperbolehkan untuk berkampanye, namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Penegasan ini disampaikan oleh Jokowi dalam sebuah keterangan pers di Sumatera Utara pada hari yang sama. Presiden menunjukkan pemahamannya akan undang-undang terkait pemilihan umum, khususnya UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, terutama pada Pasal 299 dan Pasal 281.

Jokowi menjelaskan bahwa jika ia diminta untuk berkampanye, jawabannya tetap tidak. Dengan tegas, Presiden menegaskan bahwa ia tidak akan aktif dalam kampanye politik dalam Pilpres 2024. Melalui pernyataan ini, Jokowi menunjukkan sikapnya yang memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis, meskipun secara teknis ia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukannya.

https://youtu.be/qiE_3otMfrw

Dalam konteks dinamika politik Indonesia, sikap netral dan tidak terlibat langsung dalam kampanye politik dari pihak presiden dapat dianggap sebagai langkah untuk memastikan kontestasi politik berjalan dengan adil dan bebas dari intervensi kekuasaan. Hal ini juga memberikan kesan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan transparan.

(A/08)