Ratusan Massa Tolak Putusan Pailit PT Dua Kuda Indonesia, Nilai Perusahaan Masih Solven
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
JAKARTA – Capres Ganjar Pranowo, merespons aspirasi dari komunitas nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh nelayan dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung, Ganjar menegaskan bahwa regulasi di sektor kelautan ke depan harus benar-benar berpihak pada nelayan.
Dalam pidatonya, Ganjar menyatakan bahwa regulasi-regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus segera dikaji atau direvisi. Ia menunjukkan komitmennya untuk mengakomodasi aspirasi nelayan dan memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung kesejahteraan mereka.
Ganjar mengapresiasi serta menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan. Ia mengakui bahwa semua aspirasi tersebut akan dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan. Dalam konteks ini, Ganjar sepakat bahwa perizinan untuk nelayan harus dipermudah, dengan menggunakan KTP dan sistem digital untuk memudahkan proses administratif.
Pada pertemuan di kediamannya di Patra Kuningan Jakarta, para nelayan menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi, terutama terkait aturan zonasi yang dinilai merugikan mereka. Mereka mencatatkan contoh aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, yang membatasi nelayan melaut pada titik 573/572, sekitar 200 mil laut. Para nelayan menilai bahwa laut Indonesia yang sangat luas seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih baik oleh nelayan dalam negeri.
Aspirasi nelayan juga termasuk keluhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 85/2023 tentang penangkapan terukur, yang menetapkan kuota nelayan. Jika kuota sudah penuh, nelayan dilarang melaut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, bahan baku solar bersubsidi, bantuan alat tangkap, dan lainnya.
Dengan respons aktif terhadap aspirasi nelayan, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintahan ke depan, dengan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan mendukung kesejahteraan dan perkembangan nelayan Indonesia. (Ayu lestari)
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN Heliyanto, pejabat pengadaan barang dan jasa (PPK) pada Satker BBPJN Sumut, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Sebuah video yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah, sedang berjoget saat melakukan
PERISTIWA
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahma
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rasa kecewa masyarakat Kabupaten Batu Bara, khususnya di Kecamatan Talawi, kian memuncak akibat lambannya penanganan sampah ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke7, Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, pi
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Anjas Asmara resmi dilantik sebagai Camat Sabak Timur oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, menggantikan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatatkan kenaikan signifikan pada beb
EKONOMI