JAKARTA – Capres Ganjar Pranowo, merespons aspirasi dari komunitas nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh nelayan dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung, Ganjar menegaskan bahwa regulasi di sektor kelautan ke depan harus benar-benar berpihak pada nelayan.
Dalam pidatonya, Ganjar menyatakan bahwa regulasi-regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus segera dikaji atau direvisi. Ia menunjukkan komitmennya untuk mengakomodasi aspirasi nelayan dan memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung kesejahteraan mereka.
Ganjar mengapresiasi serta menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan. Ia mengakui bahwa semua aspirasi tersebut akan dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan. Dalam konteks ini, Ganjar sepakat bahwa perizinan untuk nelayan harus dipermudah, dengan menggunakan KTP dan sistem digital untuk memudahkan proses administratif.
Baca Juga:
Pada pertemuan di kediamannya di Patra Kuningan Jakarta, para nelayan menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi, terutama terkait aturan zonasi yang dinilai merugikan mereka. Mereka mencatatkan contoh aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, yang membatasi nelayan melaut pada titik 573/572, sekitar 200 mil laut. Para nelayan menilai bahwa laut Indonesia yang sangat luas seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih baik oleh nelayan dalam negeri.
Baca Juga:
Aspirasi nelayan juga termasuk keluhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 85/2023 tentang penangkapan terukur, yang menetapkan kuota nelayan. Jika kuota sudah penuh, nelayan dilarang melaut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, bahan baku solar bersubsidi, bantuan alat tangkap, dan lainnya.
Dengan respons aktif terhadap aspirasi nelayan, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintahan ke depan, dengan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan mendukung kesejahteraan dan perkembangan nelayan Indonesia. (Ayu lestari)
LANGKAT Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dirinya diduga menggunakan ijazah palsu saa
Hukum dan Kriminal
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kepolisian Resor (Polres) Sibolga menunjukkan kepedulian sosial den
Nasional
PADANGSIMPUAN Persoalan penanganan sampah di Kota Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Ha
Pemerintahan
TEHERAN Iran kembali mencuri perhatian dunia dengan gebrakan terbarunya di sektor pertahanan. Negeri para mullah itu meluncurkan kendara
Internasional
MEDAN Dugaan korupsi kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Proyek revitalisasi Komplek Stadion Kebun Bunga yang b
Pemerintahan
MEDAN Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumatera Utara berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke Tanah Air dari Iran menyusul situasi k
Nasional
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (25/6/2025). Rupiah tercatat naik 89
Ekonomi
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tent
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendorong pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Timnas Wanita Indonesia akan memulai perjuangannya di ajang Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang akan digelar pada akhir Juni
Olahraga
