JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan penolakan terhadap rencana aturan penunjukan gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ. Hasto menyatakan pandangan bahwa kepala daerah di DKJ, yang tidak lagi menjadi ibu kota, sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat, mengingat rakyatlah yang memiliki kedaulatan.
Dalam sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (06/12), Hasto menyatakan pandangan bahwa kepala daerah di DKJ, yang tidak lagi menjadi ibu kota, sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat, mengingat rakyatlah yang memiliki kedaulatan.
https://youtu.be/hzNBod9d_4o
Baca Juga:
Menurut Hasto, kendati Jakarta tetap menjadi daerah khusus setelah tidak lagi menjadi ibu kota melalui RUU tersebut, aturan penunjukan kepala daerah seharusnya tidak perlu diubah. Pendapat ini sejalan dengan keyakinan bahwa keputusan kepemimpinan di tingkat daerah seharusnya tetap berada di tangan rakyat sebagai pihak yang berdaulat.
Baca Juga:
Hasto juga merespons sikap fraksi PDIP di DPR yang mendukung usulan tersebut, sambil mengakui dinamika politik yang sewajarnya bergerak. Meskipun fraksi PDIP, bersama delapan fraksi lainnya, mendukung usulan tersebut, Hasto menegaskan bahwa partainya akan terus mendengarkan suara masyarakat. Politik yang dinamis dan berubah-ubah harus senantiasa mencerminkan aspirasi dan keinginan rakyat.
Rapat Paripurna DPR pada Selasa (5/12) telah mengesahkan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR. Dalam RUU tersebut, terdapat sejumlah aturan yang mencakup perubahan status Jakarta sebagai ibu kota dan masalah penunjukan gubernur. Dengan sikap tegas Hasto Kristiyanto, PDIP menegaskan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah, khususnya di DKI Jakarta. (Ayu lestari)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Pulau Enggano, salah s
Nasional
SUMEDANG Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko
Politik
KOTA KINABALU Dunia kuliner Malaysia dikejutkan oleh kabar tragis yang melibatkan Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong, mantan finalis M
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
