Tanggapi Dorongan Pemakzulan Gibran, PKB Pilih Tunggu Salinan Resmi Putusan MK
JAKARTA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap terkait dorongan penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka aga
NASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pengumuman pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada 2024 akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberi pemberitahuan terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, menjelaskan bahwa pengumuman hasil Pilkada akan dilaksanakan setelah KPU menerima pemberitahuan resmi dari MK mengenai permohonan perselisihan hasil pemilihan. “Paling lambat tiga hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi di dalam BRPK kepada KPU, maka tahapan berikutnya KPU DKI akan menetapkan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Pilkada 2024,” kata Fahmi dalam keterangan resminya pada Kamis (12/12/2024).
Menurut Fahmi, pemberitahuan terkait BRPK dijadwalkan akan diterima pada 19-20 Desember 2024. Setelah itu, KPU DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon terpilih dalam waktu tiga hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. “Paling lambat tiga hari setelah itu baru akan kita umumkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024,” jelasnya.
Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan. Jika terdapat permohonan sengketa, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan tiga hari setelah putusan MK dibacakan.
Hingga batas waktu pengajuan sengketa pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59, tidak ada pasangan calon yang mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pantauan di Gedung MK, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, dan pasangan calon Nomor Urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, tidak tercatat mengajukan gugatan ke MK. Hal ini juga dapat dilihat di laman resmi Mahkamah Konstitusi, yang tidak mencatatkan adanya gugatan sengketa dari kedua pasangan calon tersebut.
Berdasarkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada adalah tiga hari kerja setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. KPU Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pilkada pada Minggu (8/12), yang berarti batas akhir pengajuan sengketa adalah Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB. Mengingat tidak ada gugatan yang diajukan, maka KPU DKI Jakarta akan melanjutkan tahapan selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan berakhirnya batas waktu pengajuan gugatan dan tanpa adanya sengketa, masyarakat DKI Jakarta kini tinggal menunggu pengumuman resmi mengenai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Penantian ini menandai akhir dari rangkaian Pilkada 2024, dan pasangan terpilih akan melanjutkan kepemimpinan di DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan.
KPU DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan dan memastikan semua tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat diharapkan dapat menerima hasil Pilkada dengan lapang dada dan terus mendukung proses demokrasi yang berjalan.
(N/014)
JAKARTA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap terkait dorongan penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka aga
NASIONAL
JAKARTA Pesawat yang membawa Presiden Mesir Abdel Fattah ElSisi mendapat pengawalan jet tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) saat memasuki
NASIONAL
PADANG Hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat, sejak Sabtu (10/10/2026) siang memicu banjir di sejumlah wilayah. Tim SAR g
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kerugian keuangan negara sebesar Rp863,8 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelen
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid
NASIONAL
JAKARTA Usai Ajukan 5 Jilid Praperadilan, Roy Suryo Didakwa Atas Pencemaran Nama Baik Jokowi, sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakart
POLITIK
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
SIMALUNGUN Seorang pria berinisial JA alias Pak Napta ditangkap polisi setelah diduga menembak tetangganya, DRS, menggunakan senapan angin
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Batubara mengamankan tiga pria dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Gang F
HUKUM DAN KRIMINAL