Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta memastikan kasus pencoblosan 19 surat suara oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, dugaan pelanggaran pidana dalam kasus ini tetap menjadi perhatian serius.
“TPS Jaktim itu dari pihak panwasnya tidak merekomendasikan. Sehingga dari pihak kota pun, setelah dikaji lebih lanjut, tidak cukup unsur untuk melanjutkan ke tingkat PSU,” kata Anggota Bawaslu DKI, Quin Pegagan, dalam sebuah acara di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).Quin menambahkan, meskipun tidak ada PSU, dugaan tindak pidana tetap diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Itu pada Pamsung ya, Pengamanan Langsung, Asden, dan Ketua KPPS juga. Prosesnya terus berjalan,” ujarnya.
Menurut Quin, hasil perolehan suara dari TPS 028 tetap akan diinput pada tahap rekapitulasi provinsi. Bawaslu akan memberikan penjelasan jika terdapat keberatan dari para saksi. “Ya nanti kita lihat tanggapan dari setiap saksi. Jika ada keberatan, kami akan memberi penjelasan,” tuturnya.Insiden ini berawal dari tindakan Ketua KPPS yang mencoblos 19 surat suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Ketua KPPS tersebut mengaku melakukannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di TPS.Komisioner KPU Jakarta Timur, Rio Verieza, membantah adanya motif politis di balik tindakan tersebut. “Berdasarkan pengakuan Ketua KPPS dan petugas Pamsung, mereka melakukan secara spontan. Tujuannya agar laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut tinggi,” jelas Rio.
Baca Juga:
Namun, Rio menegaskan bahwa tindakan semacam itu merupakan pelanggaran berat. “Bagaimanapun, tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Kami sudah memberhentikan Ketua KPPS dan petugas Pamsung per hari ini karena telah melakukan pelanggaran kode etik yang menurut kami berat,” tambahnya.Meski terdapat pelanggaran serius, Rio menegaskan bahwa tindakan ini tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan PSU. “Kami meyakini bahwa ini tidak masuk dalam kriteria PSU. Namun, proses hukum dan kode etik tetap kami jalankan sesuai aturan,” kata Rio.Bawaslu dan KPU Jakarta Timur akan memastikan kasus ini diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dugaan pelanggaran pidana yang melibatkan Ketua KPPS dan petugas pengamanan TPS menjadi fokus utama Sentra Gakkumdu.”Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu,” pungkas Quin. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
