DPR Soroti Tingginya Golput pada Pilkada 2024, Fokus pada Partisipasi Perantau

Jakarta – Tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput pada hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 mendapat perhatian serius dari DPR RI. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, Jakarta mencatatkan angka golput tertinggi di Pulau Jawa, mencapai 42,07 persen. Sementara itu, Jawa Barat melaporkan tingkat golput sebesar 33,66 persen, diikuti oleh Jawa Timur dengan 30,15 persen, dan Jawa Tengah di angka 26,44 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dalam seminar Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro Semarang, menekankan pentingnya menjaga partisipasi pemilih dalam pemilu. “Pemilu itu jangan sampai menghilangkan suara sekecil apapun hak masyarakat untuk memilih, termasuk kartu undangan, KTP, segala macam itu,” ujar Aria, mengutip kekhawatiran terhadap tingginya angka golput pada Pilkada kali ini.

Aria Bima menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada adalah keberadaan perantau yang berada di luar provinsi tempat mereka terdaftar sebagai pemilih. Menurutnya, banyak perantau yang tidak dapat pulang untuk memilih pada hari pencoblosan, sehingga kehilangan hak suara mereka.“Banyak kondisi yang tidak memungkinkan perantau pulang untuk melakukan pemungutan suara di daerah asalnya. Akhirnya, mereka kehilangan hak pilih,” ungkap Aria. Menurutnya, banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar daerah asalnya, namun tetap berkontribusi pada perekonomian daerah tersebut, sehingga hak mereka untuk memilih harus tetap dihargai.

Baca Juga:

• Kapolri dan Ketua Umum Bhayangkari Nikmati “Kupi Khop” di Stan Bhayangkari Aceh
• Lebih dari 2000 Pelari Ramaikan Bhayangkara Run 2025, Kapolda Aceh Apresiasi Kondusifitas Aceh

Menyikapi hal ini, Aria Bima mendorong perlunya regulasi yang lebih mempermudah perantau, terutama mahasiswa, agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. “Saya sepakat, kita harus memberikan hak kepada mereka untuk memilih kepala daerahnya dengan aturan yang lebih simpel, terutama juga mahasiswa,” tambah Aria.Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akibat banyaknya warga yang merantau. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagahan, yang memantau pelaksanaan Pilkada di Jateng, menyebutkan bahwa tingginya angka perantau atau pekerja migran domestik membuat mereka kehilangan hak pilih.”Karena persentase pemilih di sana sangat rendah, itu terjadi karena banyak perantau yang pulang saat lebaran. Mereka sukses di berbagai tempat, tapi kehilangan hak pilihnya,” ujar Saurlin.

Saurlin menambahkan bahwa hal ini berdampak pada perekonomian daerah perantauan, karena banyak dari mereka yang menjadi pengusaha, seperti pemilik warung Tegal. Komnas HAM mencatat, dalam satu kelurahan di Kota Tegal, hanya sekitar 45 persen pemilih yang menggunakan hak suaranya, meskipun mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).Tingginya angka golput menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia dalam Pilkada Serentak 2024. Berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, ekonomi, dan sosial, memengaruhi partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera mencari solusi agar partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan perantau, dapat meningkat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mempermudah prosedur pemilihan untuk mereka yang berada di luar daerah asalnya. (JOHANSIRAIT)

Baca Juga:

• Dilema Berdakwah: Antara Ridha Allah dan Tanggapan Miring Orang Lain
• Ir. H. Bahari Abbas Pulungan Terpilih Sebagai Ketua Umum DPP Parsadaan Marga Pulungan Periode 2025–2030