Zulfikar Arse Sadikin Apresiasi Kinerja Polri dalam Menjaga Keamanan Pilkada 2024

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas kinerja mereka dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurut Zulfikar, peran Polri sangat penting dalam mendewasakan proses demokrasi di Indonesia yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Zulfikar mengungkapkan, meskipun beberapa daerah masih mengalami gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai sisa dari proses pemilihan, Polri, bersama dengan TNI dan penjabat kepala daerah, telah memberikan kontribusi besar untuk memastikan jalannya Pilkada tetap berjalan aman dan lancar.

“Ini merupakan sumbangsih terbesar Polri dalam pendewasaan demokratisasi di Indonesia. Meskipun di beberapa daerah masih terdapat gangguan kamtibmas sebagai residu dari proses pemilihan, secara keseluruhan, Polri telah melaksanakan tugas dengan sangat baik,” ujar Zulfikar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12/2024).

Zulfikar juga menanggapi isu yang berkembang mengenai dugaan keterlibatan Polri dalam politik praktis selama Pilkada 2024. Menurutnya, hal tersebut hanya merupakan ulah segelintir oknum dan tidak mencerminkan institusi Polri secara keseluruhan. Ia berpendapat bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan, mereka bisa menempuh langkah hukum untuk membuktikan kebenaran.

“Terkait adanya dugaan Polri terlibat dalam politik praktis, baik fakta maupun persepsi, saya berpandangan itu hanya ulah segelintir oknum, bukan institusi. Apalagi, kini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XII/2024 yang menyatakan bahwa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri bisa dipidana jika melanggar prinsip netralitas dalam Pilkada,” jelas Zulfikar.

Selain itu, Zulfikar juga memberikan tanggapan terkait wacana Polri yang berada di bawah Kemendagri, seperti yang diusulkan oleh beberapa kader PDIP. Ia menilai usulan tersebut perlu dibahas secara lebih mendalam, namun lebih mengutamakan fokus pada program pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Adanya pikiran yang ingin mengubah posisi Polri dalam struktur pemerintahan, saya berpendapat itu bukan hal yang tepat saat ini untuk dibahas. Lebih baik kita semua fokus mengawal dan mensukseskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa,” kata Zulfikar.

Zulfikar juga mengingatkan bahwa peran Polri saat ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan ia berharap institusi penegakan hukum di Indonesia terus dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menjaga Polri sebagai lembaga yang dapat terus berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tanpa pandang bulu atau pilih kasih.

“Polri harus bisa mengemban amanah dengan makin penuh tanggung jawab dan terus bersemayam di hati rakyat sebagai institusi pelindung, pengayom masyarakat, dan penegak hukum yang adil,” pungkas Zulfikar.

(JOHANSIRAIT)