Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
Dumai – Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat PPK se-Kota Dumai telah memasuki tahap akhir, dengan Rapat Pleno Terbuka yang digelar untuk memastikan seluruh hasil perolehan suara tercatat dengan tepat. Kapolres Dumai, AKBP Dhovan Oktavianton, menegaskan bahwa proses rekapitulasi yang berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Dumai, Forkopimcam, serta saksi pasangan calon gubernur dan wali kota, berada dalam pengamanan maksimal.
“Pengamanan di PPK harus maksimal. Kita ingin memastikan setiap tahapan rekapitulasi berjalan lancar dengan koordinasi yang baik antara petugas PPK, Linmas, hingga aparat keamanan,” ujar Kapolres Dumai, Jumat (28/11/2024).
Sejauh ini, Kota Dumai telah menyelesaikan sebagian besar proses rekapitulasi. Dengan total 525 TPS yang tersebar di seluruh kota, sebanyak 91 kotak suara untuk pemilihan gubernur telah berhasil direkap. Proses ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keakuratan perhitungan suara sebelum pengumuman resmi hasil pemilu.
AKBP Dhovan menambahkan bahwa pengamanan sangat penting, terutama saat proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kota. Ia meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga ketenangan dan suasana damai selama proses berlangsung. “Kunci keberhasilan Pilkada adalah suasana yang aman dan kondusif. Untuk itu, saya minta semua pihak, termasuk masyarakat, untuk tetap tenang dan membantu menjaga suasana damai,” tegasnya.
Beberapa wilayah di Kota Dumai menjadi sorotan, terutama PPK Medang Kampai yang telah menyelesaikan rekapitulasi sebanyak 33 kotak suara dari total 62 kotak suara. Sementara di PPK Bukit Kapur, proses rekapitulasi masih berlangsung, dengan 30 kotak suara sudah direkap, sementara 140 kotak suara lainnya masih dalam proses.
Kapolres Dumai memastikan bahwa pengawasan ketat terus dilakukan di setiap PPK, dan apabila ditemukan kendala, pihaknya siap memberikan bantuan agar proses rekapitulasi dapat segera terselesaikan tanpa hambatan.
Selain itu, Katim Pamatwil Polda Riau, AKBP Edi Munawar, menekankan pentingnya menjaga keamanan logistik pemilu. “Keamanan logistik harus dijaga dengan disiplin tinggi. Setiap personel pengamanan wajib siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan ancaman,” katanya.
Rapat pleno tingkat PPK menjadi bagian penting dari rangkaian Pilkada 2024. Dengan adanya sinergi yang baik antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan seluruh tahapan rekapitulasi hingga pengumuman hasil dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN