RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan bahwa Pilkada Jakarta putaran kedua akan digelar pada 26 Februari 2025, dengan syarat jika tidak ada calon yang meraih lebih dari 50 persen suara pada putaran pertama. Meskipun begitu, keputusan untuk menggelar putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi dari KPU yang diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan.
“Ya, jika diperlukan, pemungutan suara putaran kedua Pilkada Jakarta akan dilaksanakan pada 26 Februari 2025,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata pada Rabu (27/11/2024). Penjadwalan ini telah diatur dalam Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 28 Februari 2024 lalu.
Menurut Wahyu, keputusan ini merupakan bagian dari prosedur yang ada dalam Peraturan KPU terkait Pilkada serentak 2024, yang mengharuskan diadakannya putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang berhasil meraih lebih dari 50 persen suara pada putaran pertama.
KPU Jakarta telah menetapkan bahwa jika hasil perolehan suara di putaran pertama tidak ada yang mencapai lebih dari 50 persen, maka Pilkada Jakarta akan dilanjutkan dengan putaran kedua yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon dengan suara terbanyak. Keputusan ini telah tercantum jelas dalam Keputusan KPU DKI Jakarta yang mengatur hal tersebut dalam Bab II, poin C.
“Apabila perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lebih dari 50 persen, maka diadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di putaran pertama,” bunyi keputusan tersebut.
Terkait jadwal kampanye untuk putaran kedua, KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan tanggal kampanye dimulai pada 2 Februari hingga 22 Februari 2025. Sementara itu, masa tenang, yang merupakan waktu untuk menghindari kegiatan kampanye terakhir, akan berlangsung dari 23 hingga 25 Februari 2025.
Pada 26 Februari 2025, jika diperlukan, pemungutan suara akan kembali dilaksanakan untuk menentukan pasangan calon yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Wahyu menegaskan bahwa penetapan jadwal ini sangat bergantung pada hasil perhitungan suara resmi yang akan diumumkan oleh KPU dalam waktu dekat.
Wahyu juga menegaskan bahwa meskipun quick count atau hitung cepat menunjukkan kemungkinan adanya putaran kedua, pihaknya masih akan menunggu hasil penghitungan suara secara resmi. Real count atau penghitungan suara resmi akan dilakukan secara bertahap oleh KPU di berbagai tingkat, mulai dari kelurahan hingga provinsi, dan akan diumumkan pada 15 Desember 2024.
KPU DKI Jakarta berharap proses pemungutan suara di putaran kedua dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami berharap pemilu yang demokratis ini dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak,” tambah Wahyu.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN