Tata Maulana, Orang Kepercayaan Gubernur Abdul Wahid, Jalani Pemeriksaan Intensif KPK
JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
                    
SUMUT -Menjelang pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilkub Sumut) 2024, Tim Hukum Edy-Hasan berencana melaporkan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Muryanto Amin, ke Bawaslu Sumut atas dugaan keterlibatannya dalam politik praktis atau cawe-cawe terkait pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bobby Nasution-Surya.
Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, mengungkapkan bahwa laporan ini akan disampaikan pada Senin, 25 November 2024. Yance menuding bahwa Muryanto Amin, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), diduga ikut campur dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada Sumut 2024.
“Hari Senin, kita akan merilis berita lebih detail mengenai bukti yang kami miliki terkait keterlibatan Rektor USU dalam skenario kemenangan Bobby-Surya. Kami siap bertanggung jawab atas data yang kami sampaikan ke publik dan Bawaslu,” kata Yance kepada wartawan di Kota Medan, Sabtu (23/11/2024).
Yance menambahkan, mereka sudah mengumpulkan sejumlah bukti terkait dugaan peran Muryanto Amin dalam politik praktis di Pilgub Sumut 2024. Pihaknya juga menilai tindakan tersebut dapat merusak jalannya demokrasi di Sumut. “Rektor USU ini merupakan otak di balik skenario yang merusak demokrasi Sumut,” tegasnya.Terkait isu ini, Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi, menanggapi dengan tegas. Edy mengatakan bahwa proses demokrasi di Pilkada Sumut 2024 harus berjalan sesuai dengan prinsipnya, tanpa campur tangan pihak manapun yang berusaha mengatur jalannya pemilu sesuai kepentingan pribadi.
“Kita harus memperbaiki demokrasi yang saat ini seolah-olah diatur oleh oknum-oknum tertentu. Kalau ini terus berlanjut, yang sengsara adalah kita, rakyat, bukan mereka,” ujar Edy.Dugaan keterlibatan Muryanto Amin dengan pasangan calon Bobby Nasution dan Surya sudah mencuat sejak pemilihan Pilkada Kota Medan 2020. Kedekatan Muryanto dengan Bobby Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo, telah menjadi sorotan publik. Muryanto Amin diduga berperan sebagai konsultan politik bagi Bobby-Surya di Pilgub Sumut 2024, sebuah hal yang semakin memperburuk citra politisasi kampus.
Sementara itu, mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) turut mengkritik langkah Muryanto Amin yang dianggap membawa kampus ke ranah politik praktis. Mereka menilai adanya indikasi penggunaan fasilitas kampus untuk kepentingan politik praktis, termasuk pertemuan politik dan simulasi debat yang diduga melibatkan kampus.Pada 18 November 2024, sekelompok mahasiswa USU melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Majelis Wali Amanat (MWA) untuk menuntut pemeriksaan terhadap tindakan Rektor USU tersebut. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut agar MWA segera melakukan penyelidikan terkait dugaan cawe-cawe yang melibatkan Muryanto Amin, serta dua pejabat lainnya di USU, yaitu Wakil Rektor II, M. Arifin Nasution, dan Dekan FISIP USU, Hatta Ridho.
“Rektor USU dan pihak kampus lainnya seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Kami ingin kampus tetap netral dan tidak diseret ke dalam konflik politik,” tegas Koordinator Aksi, Fahrurozi.Hingga berita ini diturunkan, Rektor USU, Prof Muryanto Amin, belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan yang akan disampaikan oleh Tim Hukum Edy-Hasan ke Bawaslu Sumut. Saat dihubungi melalui telepon seluler, Muryanto Amin belum merespons pertanyaan wartawan.(N/014)
                    
                JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa
                    
                JAKARTA Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam operasi kemanusiaan di laut.Pos Angkatan Laut (Posal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi rencana pembangunan proyek kereta cepat yang akan diperpanjang hing
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2025. Peserta dengan tunggakan diminta melak
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Ratusan massa, mayoritas emakemak yang membawa anakanak, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemprov DKI Jak
Peristiwa
                    
                JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba, atau setara
Hukum dan Kriminal
                    
                MEDAN Sebuah kebakaran menghanguskan rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Ha
Peristiwa
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan