Afriansyah Noor Dorong Kerja Sosial Produktif di Sumut, Sinergi Kemnaker-Kejati Dikuatkan
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
MEDAN -Pemerataan pembangunan menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Debat Publik Ketiga Pilkada Medan 2024, Jumat (22/11/2024). Calon Wakil Wali Kota Medan nomor urut 3, Yasyir Ridho Loebis, membuka diskusi dengan melemparkan pertanyaan kepada pasangan calon (paslon) lainnya, Rico-Zaki (nomor urut 1) dan Ridha-Rani (nomor urut 2), terkait strategi pemerataan pembangunan hingga tingkat paling bawah.
“Bagaimana cara kita menyertakan pembangunan? Sementara di Kota Medan itu sudah banyak pembangunan, bagaimana kita meratakan pembangunan itu sampai ke tingkat paling bawah?” tanya Yasyir. Ia juga menyinggung perlunya keterkaitan program pembangunan dengan tingkat provinsi maupun nasional, termasuk pemanfaatan sumber daya yang ada.
Jawaban Paslon Rico-Zaki: Fokus pada ManusiaRico Waas, Calon Wali Kota Medan nomor urut 1, menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia. Baginya, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi prioritas utama untuk mencapai pemerataan pembangunan.
“Pendidikannya, SD, SMP, SMA hingga kuliah harus terpenuhi. Kesehatannya harus terjamin, kesejahteraannya juga, pekerjaannya harus kami berikan. Itulah alasan kami berkomitmen menyediakan 50 ribu lapangan kerja dan 100 ribu UMKM ke depan,” ujar Rico.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam memastikan kebutuhan wilayah terpenuhi.
“Kami akan duduk bersama pemerintah pusat, provinsi, dan daerah secara terus-menerus untuk menyelaraskan niat baik dan program yang bermanfaat bagi Kota Medan,” tutupnya.
Jawaban Paslon Ridha-Rani: Perhatikan Keunikan WilayahSementara itu, Ridha Dharmajaya, Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, menyampaikan bahwa setiap wilayah memiliki kebutuhan khusus yang harus diprioritaskan sesuai dengan ciri khasnya.
“Ada kebutuhan umum seperti pendidikan dan kesehatan, yang memang harus ada dan merata di setiap daerah. Namun, kebutuhan khusus juga penting. Contohnya, di Medan Utara, nelayan perlu diberdayakan dengan memberikan kapal-kapal gratis sebagai bantuan agar mereka lebih berdaya,” jelas Ridha.
Ia menekankan pentingnya program pemberdayaan yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik setiap wilayah di Kota Medan.
Menanggapi jawaban kedua paslon, Yasyir Ridho Loebis memperkenalkan program unggulan nomor urut 3 yang diberi nama “Lingkungan Cantik”, sebagai solusi pemerataan pembangunan.
“Setiap lingkungan di Kota Medan akan mendapatkan dana infrastruktur sebesar Rp100 juta per lingkungan,” ungkapnya.
Selain itu, ia berencana meningkatkan peran Kepala Lingkungan (Kepling) dengan memberikan insentif Rp5 juta per bulan. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan kepling sebagai “mata dan telinga” pemerintah dalam menjalankan program pembangunan hingga ke tingkat paling bawah.
“Demi pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat Kota Medan, kita akan bantu para kepling agar bisa berkontribusi maksimal untuk membangun Medan yang lebih baik dan sejahtera,” tegas Yasyir.
Ketiga paslon menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan pemerataan pembangunan di Kota Medan. Perdebatan yang berlangsung menunjukkan beragam pendekatan, mulai dari peningkatan kualitas manusia, pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhan lokal, hingga pengelolaan dana pembangunan secara langsung di tingkat lingkungan.
Warga Kota Medan kini memiliki pandangan lebih jelas mengenai visi dan misi masing-masing paslon dalam membangun kota yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.(N/014)
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memperingatkan keras jajaran pemerintah agar tidak menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondi
POLITIK
JAKARTA Komisi XI DPR RI menetapkan lima pimpinan baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 20262031 setelah m
EKONOMI
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menggelar panen raya hasil program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WB
EKONOMI
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyinggung dua faktor utama yang memengaruhi mahalnya harga tiket pesawat, yakni nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyatakan diplomasi ekonomi pemerintah membuahkan hasil dalam menekan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Satu Jam Berkualitas bersama Keluarga atau
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL