Deputi KPK Jelaskan Hubungan Biaya Pilkada dan Praktik Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus korupsi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menilai tingginya biaya politik saat pemilihan kepala daerah memicu perilaku korupsi yang terencana.

"Apakah ada eksplorasi khusus gitu ya? Karena biaya pilkada ini terlalu tinggi. Untuk mengembalikan modal itu, kemudian yang terpilih melakukan korupsi," kata Asep dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga:

• Bupati Rejang Lebong Diduga Minta Fee Proyek untuk THR Lebaran

Menurut Asep, praktik korupsi ini sejatinya sudah terencana karena pilkada berlangsung setiap lima tahun dan merupakan kegiatan yang dijadwalkan.

"Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih pemimpin, tidak hanya berdasarkan politik uang atau janji pragmatis," tambahnya.

KPK baru-baru ini menetapkan beberapa kepala daerah sebagai tersangka, termasuk Bupati Rejang Lebong dalam kasus suap ijon proyek, serta Bupati Pekalongan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan hubungan antara tingginya biaya politik dan risiko praktik korupsi, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menilai calon kepala daerah dari kualitas kepemimpinan, bukan sekadar insentif jangka pendek.*

(d/dh)

Bupati Rejang Lebong dan Pejabat PUPRPKP Ditangkap KPK, PT SMS Lagi-lagi Terlibat

Dari Mobil hingga Koper, KPK Sita Rp 756,8 Juta OTT Bupati Rejang Lebong

KPK Pindahkan Penahanan Abdul Wahid dkk ke Pekanbaru, Tunggu Penetapan Sidang Tipikor

KPK Ungkap Kasus Suap Proyek di Rejang Lebong, 5 Orang Jadi Tersangka

Wabup Rejang Lebong Tak Jadi Tersangka Meski Terjaring OTT KPK

KPK Tetapkan Lima Tersangka dalam OTT di Rejang Lebong, Termasuk Bupati