JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus korupsi.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menilai tingginya biaya politik saat pemilihan kepala daerah memicu perilaku korupsi yang terencana.
"Apakah ada eksplorasi khusus gitu ya? Karena biaya pilkada ini terlalu tinggi. Untuk mengembalikan modal itu, kemudian yang terpilih melakukan korupsi," kata Asep dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).Baca Juga:
Menurut Asep, praktik korupsi ini sejatinya sudah terencana karena pilkada berlangsung setiap lima tahun dan merupakan kegiatan yang dijadwalkan.
"Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih pemimpin, tidak hanya berdasarkan politik uang atau janji pragmatis," tambahnya.
KPK baru-baru ini menetapkan beberapa kepala daerah sebagai tersangka, termasuk Bupati Rejang Lebong dalam kasus suap ijon proyek, serta Bupati Pekalongan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan hubungan antara tingginya biaya politik dan risiko praktik korupsi, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menilai calon kepala daerah dari kualitas kepemimpinan, bukan sekadar insentif jangka pendek.*
(d/dh)
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke81 Kemerdekaan Rep
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik Timur Tumanggor sebagai Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Sumatera Utara me
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang pria ditemukan tewas di area perkebunan tebu di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Seksi Operasi dan Latihan atau Kasiopslat Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mematangkan persiapan Grand Launching Galeri Dekranasda Medan Mustika Deli yang dijadwalkan berlangsun
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar, Tgk. Afrizal Sofyan, S.Pd.I, M.Pd, mengingatkan umat Islam untuk memp
AGAMA
BENER MERIAH Kepolisian Resor Bener Meriah bersama TNI, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait menggelar apel gelar pasukan un
NASIONAL
JAKARTA Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Presi
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal. Me
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menilai orang yang
HUKUM DAN KRIMINAL
