JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal.
Menurut dia, sistem politik Indonesia perlu dibuat lebih efisien agar mampu melahirkan lebih banyak negarawan.
Sultan menyampaikan pandangan tersebut dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.Baca Juga:
Menurut Sultan, Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan besar yang harus diatasi secara bersamaan.
Ketiganya adalah biaya demokrasi yang mahal, bonus demografi, dan ancaman perubahan iklim.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, DPD menawarkan gagasan yang disebut Green Democracy.
Konsep ini menghubungkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak terlalu mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan," kata Sultan.
Sultan mengatakan pembangunan Indonesia tidak boleh hanya mengejar kemajuan ekonomi dan politik.
Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.
Menurut dia, perubahan iklim menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan nasional.
Kebijakan yang dibuat saat ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di masa mendatang.
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musab
PEMERINTAHAN
MEDAN Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak me
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
