Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal.
Menurut dia, sistem politik Indonesia perlu dibuat lebih efisien agar mampu melahirkan lebih banyak negarawan.
Sultan menyampaikan pandangan tersebut dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.Baca Juga:
Menurut Sultan, Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan besar yang harus diatasi secara bersamaan.
Ketiganya adalah biaya demokrasi yang mahal, bonus demografi, dan ancaman perubahan iklim.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, DPD menawarkan gagasan yang disebut Green Democracy.
Konsep ini menghubungkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak terlalu mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan," kata Sultan.
Sultan mengatakan pembangunan Indonesia tidak boleh hanya mengejar kemajuan ekonomi dan politik.
Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.
Menurut dia, perubahan iklim menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan nasional.
Kebijakan yang dibuat saat ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di masa mendatang.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI