Reforma Agraria dalam Spirit Sumitro Djojohadikusumo: Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan empat prinsip utama yang menjadi landasan kerjanya selama memimpin roda pemerintahan bersama Kabinet Merah Putih.
Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama," ujar Prabowo di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan.Baca Juga:
Adapun pedoman pertama yang dipegang teguh oleh jajaran pemerintahannya adalah memastikan setiap kebijakan berjalan untuk menjaga serta melaksanakan seluruh perintah yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pedoman kedua, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga, menjalankan, serta melindungi kepentingan inti nasional yang vital.
Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam diarahkan secara optimal demi mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.
"Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," sambung Prabowo.
Selanjutnya pedoman ketiga, pemerintah berfokus untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan guna mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Serta pedoman keempat, seluruh arah pembangunan dan kebijakan negara dipastikan selalu berorientasi pada kepentingan jangka panjang rakyat, termasuk masa depan generasi penerus bangsa.
"Dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka," imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, kepala negara juga kembali mengenang sumpah jabatannya saat pertama kali dilantik pada Oktober 2024 lalu.
Ia menegaskan komitmen moralnya untuk selalu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
BATU BARA Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus diperkuat hingga tingkat desa. Salah satunya melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
MEDAN Lion Group mengoptimalkan konektivitas penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, menuju Malaysia. Dua maskapai di bawah na
PARIWISATA
MEDAN Serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Kota Medan masih menjadi perhatian pemerintah kota. W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyerahkan bukti tambahan dalam perkara gugatan terkait legalisir ijazah Joko Widodo (
NASIONAL
BOGOR Klaster hunian mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai dibongkar pada Rabu (30/9/2026). Pembongka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pengerjaan drainase menggunakan Uditch di Jalan Bhayangkari, Kelurahan Indra Kasi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau proses revitalisasi SMP Negeri 6 di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sei Tual
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama DPRD Kota Tanjungbalai menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubah
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Bunda Literasi Kota Tanjungbalai Mashadayani Mahyarudin menggelar kegiatan Sa
PENDIDIKAN