Dari 8 Persen Jadi 16,70 Persen, Rehabilitasi Pascabencana Medan Terus Dikebut
MEDAN Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan meningkat dari 8 persen menjadi 16,70 persen. Pemerintah Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti tajam persoalan birokrasi di Indonesia yang dinilainya masih berbelit-belit dan jauh dari kata efisien.
Ia menegaskan, fungsi utama negara dan aparatur pemerintahan seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, alih-alih justru menghadirkan kerumitan.
Baca Juga:
Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan, kepala negara memperingatkan dampak buruk dari tata kelola birokrasi yang buruk.
"Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat bukan mempersulit," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pembenahan sektor birokrasi merupakan pekerjaan rumah bersama yang mendesak.
Penyelesaian masalah menahun ini, kata dia, tidak bisa dilakukan sendirian melainkan membutuhkan komitmen serta persatuan kuat dari seluruh jajaran pemimpin dan kelompok politik di tanah air.
"Justru kita harus selesaikan masalah ini dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik," ujar dia.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa mesin birokrasi pemerintah sama sekali tidak boleh menjadi batu sandungan bagi jalannya program-program strategis yang berorientasi pada kemajuan negara.
"Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," tegas dia.
Secara terbuka, Prabowo mengakui bahwa carut-marut birokrasi yang lamban dan sarat birokratisme masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," tandasnya.* (km/ad)
MEDAN Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan meningkat dari 8 persen menjadi 16,70 persen. Pemerintah Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan membuka ruang evaluasi terhadap standar pelayanan publik melalui Forum K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Mashudi telah dit
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi kem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengatakan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan sekitar 2.000 pertanyaan untuk mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegur tim hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam sidang pembuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa meminta jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan ijazah Joko Widodo yang menjadi baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Nega
SOSOK