Prabowo Ungkap Indonesia Kekurangan 268 Ribu Dokter, Daerah Timur Paling Banyak Membutuhkan
JAKARTA Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Presi
KESEHATAN
JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti tajam persoalan birokrasi di Indonesia yang dinilainya masih berbelit-belit dan jauh dari kata efisien.
Ia menegaskan, fungsi utama negara dan aparatur pemerintahan seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, alih-alih justru menghadirkan kerumitan.
Baca Juga:
Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan, kepala negara memperingatkan dampak buruk dari tata kelola birokrasi yang buruk.
"Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat bukan mempersulit," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pembenahan sektor birokrasi merupakan pekerjaan rumah bersama yang mendesak.
Penyelesaian masalah menahun ini, kata dia, tidak bisa dilakukan sendirian melainkan membutuhkan komitmen serta persatuan kuat dari seluruh jajaran pemimpin dan kelompok politik di tanah air.
"Justru kita harus selesaikan masalah ini dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik," ujar dia.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa mesin birokrasi pemerintah sama sekali tidak boleh menjadi batu sandungan bagi jalannya program-program strategis yang berorientasi pada kemajuan negara.
"Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," tegas dia.
Secara terbuka, Prabowo mengakui bahwa carut-marut birokrasi yang lamban dan sarat birokratisme masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," tandasnya.* (km/ad)
JAKARTA Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Presi
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal. Me
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menilai orang yang
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari prog
PERISTIWA
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh lagi diperdagangkan secara bebas. Pemerintah
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh mantan presiden yang pernah memimpin Rep
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diajarkan kepada anakanak sejak bangku sekolah dasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listy
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia
PEMERINTAHAN