Geram Skandal Lapas Cibinong, DPR Minta Dirjen PAS Mundur Jika Tak Sanggup Berbenah
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi membenahi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh lagi diperdagangkan secara bebas.
Pemerintah memastikan penyaluran berbagai barang subsidi ke depan akan difokuskan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar distribusinya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat membacakan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).Baca Juga:
"Saudara-saudara sekalian semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi merah putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan," tegas Prabowo.
Langkah tegas ini diambil karena pemerintah memandang dana subsidi bersumber dari uang rakyat yang diperuntukkan khusus untuk mendongkrak kesejahteraan publik, bukan untuk diperjualbelikan demi meraup keuntungan komersial sepihak.
"Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan," katanya.
Selain menyoroti tata niaga subsidi, Presiden juga memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia mengingatkan agar korporasi pelat merah tersebut murni berorientasi pada kepentingan publik serta bersih dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan kelompok elite tertentu.
"Saudara-saudara BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," jelasnya.
Sebagai informasi, alokasi subsidi terbesar di Indonesia melalui APBN umumnya mencakup sektor energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu (solar dan minyak tanah), BBM khusus penugasan (Pertalite), serta LPG tabung 3 kilogram.
Sementara di sektor pertanian dan pangan, subsidi disalurkan untuk menekan biaya produksi melalui penyediaan pupuk bersubsidi, benih unggul, hingga program stabilisasi harga pangan seperti beras SPHP dan minyak goreng rakyat.* (bb/ad)
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi membenahi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya akan mengalami pemadaman listrik selama sekitar 6 jam pada Selasa (29/9/2026). Pemadam
PERISTIWA
JAKARTA Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Said Bakhri mengusulkan ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichm
NASIONAL
JAKARTA Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menjadi sorotan setelah dicecar anggota Komisi XIII DPR RI terkait te
NASIONAL
MEDAN Nur Erdian, Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit ditingkatkan, termasuk dengan memperpendek antrean pasie
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meragukan kematian W (30), mantan istri anggota polisi di Kota Medan, sebagai kasus bunuh diri. LB
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mengajukan banding atas vonis 7 tahun penjara dalam kasus k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan sejumlah perwira
NASIONAL
JAKARTA Satu per satu asalusul barang dan fasilitas yang ditemukan di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, mulai terungkap
NASIONAL