Prabowo Geram Ada 1.000 Tambang Ilegal: Tak Mungkin Tanpa Peran Oknum TNI-Polri

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusul temuan sekitar 1.000 titik tambang ilegal di tanah air sepanjang tahun 2025, yang sebagian besar didominasi oleh aktivitas tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.

Kepala Negara menilai ada kejanggalan besar karena aparat keamanan, baik dari unsur kepolisian maupun TNI, seolah tidak mengetahui operasional ribuan tambang liar yang telah berjalan bertahun-tahun.

Baca Juga:

• Prabowo: Supremasi Hukum Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Orang Kuat

Ia menduga kuat aktivitas merusak tersebut ada yang melindungi atau dibekingi oleh oknum aparat.

"Saya minta benar-benar; Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa [peran] pejabat kepolisan dan pejabat TNI," tegas Prabowo dalam pidatonya, Jumat (14/08/2026).

Menurut Prabowo, para perwira tinggi dan pejabat TNI-Polri mengemban tanggung jawab besar karena pangkat serta jabatan yang mereka sandang berasal dari kepercayaan rakyat.

Kepercayaan tersebut, kata dia, harus dibuktikan lewat tindakan nyata di lapangan, bukan dibiarkan mandek.

"Untuk apa negara kasih pangkat mereka-mereka kalau gak bisa tertibkan ini [tambang ilegal]," ujar Prabowo.

Ia mendesak Panglima TNI dan Kapolri agar tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada jajaran atau anak buahnya yang terbukti terlibat dan menjadi pelindung praktik penambangan ilegal tersebut.

"Pemimpin yang baik. Komandan baik itu berani menertibkan anak buahnya sendiri," tuturnya.

Selain menyoroti sektor pertambangan, Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berani mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengakibatkan kerugian negara.

Kritikan serupa turut dialamatkan kepada Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dinilai belum optimal mencegah maraknya penyelundupan di jalur perairan nusantara.

Prabowo: Supremasi Hukum Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Orang Kuat

UU PPRT Disahkan Setelah 22 Tahun, Prabowo: Setiap Pekerjaan Harus Dilindungi

Prabowo Ungkap 4 Pedoman Utama Selama 21 Bulan Memimpin Indonesia: Utamakan Kepentingan Rakyat Termasuk yang Tak Memilih Saya

Prabowo: Perang dan Konflik Geopolitik Ganggu Rantai Pasok Dunia, Ekonomi Tertekan

21 Bulan Memimpin, Prabowo Akui Belum Semua Janji Politik Terpenuhi

Prabowo Sentil BUMN: Kadang Bekerja Seenaknya, Pemerintah Tak Dianggap