Pemko Medan Bantu Tebus Ijazah, 278 Siswa Terbebas dari Tunggakan Pendidikan
MEDAN Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
PEMERINTAHAN
MEDAN - Serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Kota Medan masih menjadi perhatian pemerintah kota. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat realisasi anggaran tersebut.
Rico mengatakan sejumlah kendala teknis menjadi salah satu faktor yang membuat penyerapan dana belum optimal. Ia meminta OPD segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan program.
"Iya, memang nanti akan kami atensikan ya. Terutama di OPD terkait agar nantinya serapannya akan lebih baik lagi," ujar Rico saat diwawancarai, Rabu (30/9/2026).Baca Juga:
Salah satu kendala yang dicontohkan Rico berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya dalam rencana pengadaan kendaraan dan peralatan persampahan.
Menurutnya, proses pengadaan sejumlah alat seperti truk membutuhkan waktu pemesanan yang dapat melewati tahun anggaran. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap waktu realisasi anggaran.
"Ya, ada beberapa (kendala), contoh saja, misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup itu merencanakan untuk membeli mobil, alat-alat seperti truk dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita belanja, rencananya ini mau dibelanjakan, tapi ternyata pemesanannya harus melebihi tahun," kata Rico.
"Jadi hal-hal teknis yang seperti ini," sambungnya.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Utara per 18 September 2026, Pemkot Medan menerima alokasi tambahan TKD sekitar Rp565 miliar.
Pada saat itu, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp50 miliar atau 8,84 persen.
Namun, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi menyebut realisasi tersebut telah meningkat menjadi sekitar 15 persen berdasarkan pembaruan monitoring Satgas PRR.
"Sudah di angka 15 persen. Pastinya akan ada peningkatan realisasi, karena saat ini masih banyak proyek pembangunan yang bersumber dari TKD sedang berjalan," ujar Erfin, Selasa (29/9/2026).
Erfin menjelaskan masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administrasi, termasuk perubahan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa.
MEDAN Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan membuka ruang evaluasi terhadap standar pelayanan publik melalui Forum K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Mashudi telah dit
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi kem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengatakan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan sekitar 2.000 pertanyaan untuk mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegur tim hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam sidang pembuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa meminta jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan ijazah Joko Widodo yang menjadi baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Nega
SOSOK
JAKARTA Pimpinan DPR RI menerima audiensi Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026
NASIONAL