Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Kota Medan masih menjadi perhatian pemerintah kota. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat realisasi anggaran tersebut.
Rico mengatakan sejumlah kendala teknis menjadi salah satu faktor yang membuat penyerapan dana belum optimal. Ia meminta OPD segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan program.
"Iya, memang nanti akan kami atensikan ya. Terutama di OPD terkait agar nantinya serapannya akan lebih baik lagi," ujar Rico saat diwawancarai, Rabu (30/9/2026).Baca Juga:
Salah satu kendala yang dicontohkan Rico berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya dalam rencana pengadaan kendaraan dan peralatan persampahan.
Menurutnya, proses pengadaan sejumlah alat seperti truk membutuhkan waktu pemesanan yang dapat melewati tahun anggaran. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap waktu realisasi anggaran.
"Ya, ada beberapa (kendala), contoh saja, misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup itu merencanakan untuk membeli mobil, alat-alat seperti truk dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita belanja, rencananya ini mau dibelanjakan, tapi ternyata pemesanannya harus melebihi tahun," kata Rico.
"Jadi hal-hal teknis yang seperti ini," sambungnya.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Utara per 18 September 2026, Pemkot Medan menerima alokasi tambahan TKD sekitar Rp565 miliar.
Pada saat itu, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp50 miliar atau 8,84 persen.
Namun, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi menyebut realisasi tersebut telah meningkat menjadi sekitar 15 persen berdasarkan pembaruan monitoring Satgas PRR.
"Sudah di angka 15 persen. Pastinya akan ada peningkatan realisasi, karena saat ini masih banyak proyek pembangunan yang bersumber dari TKD sedang berjalan," ujar Erfin, Selasa (29/9/2026).
Erfin menjelaskan masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administrasi, termasuk perubahan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, Pemkot Medan terus melakukan percepatan terhadap sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang menggunakan dana TKD.
Menurut Erfin, pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Penanganan warga terdampak bencana juga mencakup sejumlah layanan dasar.
Pemkot Medan, misalnya, memperluas pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana. Layanan yang sebelumnya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini diperluas ke 21 kecamatan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan rehabilitasi dan pembangunan puskesmas serta puskesmas pembantu (pustu). Penguatan sarana persampahan juga dilakukan untuk mempercepat penanganan sampah pascabencana.
Erfin mengatakan Pemkot Medan juga masih meminta arahan dari Satgas PRR terkait sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan, termasuk bantuan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan berat serta penyelarasan data jaminan hidup.
"Pemkot Medan telah melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat untuk segera melaksanakan tahapan-tahapan rehab dan rekon berkaitan dengan hal-hal yang terdampak pada saat bencana yang lalu," katanya.
Wakil Sekretaris Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Marsda TNI Mohammad Nurdin mengatakan pihaknya menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membantu mengurai hambatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kami lebih pada fungsi koordinatif untuk mengurai simpul-simpul permasalahan di daerah yang ujung-ujungnya dampaknya terhadap masyarakat. Jadi bukan mengambil alih tugas kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, tetapi bagaimana kita mendorong agar proses percepatan ini berjalan," ujar Nurdin dalam pertemuan dengan Pemkot Medan di Balai Kota, Senin (28/9/2026).
Nurdin menegaskan percepatan penggunaan dana TKD tetap harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan anggaran juga harus sesuai dengan peruntukannya.
"Karena judulnya percepatan, maka tidak bisa dikerjakan normatif seperti program kerja tahunan biasa. Perlu ada terobosan dan upaya lebih supaya masalah cepat selesai tuntas, namun tetap dalam kerangka hukum yang menjamin transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.
Pemkot Medan selanjutnya akan mempercepat pelaksanaan berbagai proyek dan program pemulihan pascabencana yang masih berjalan, sembari menyelesaikan kendala teknis dan administrasi yang ditemukan di lapangan.* (ds/dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN