Sudaryono Buka Suara soal Dugaan Pemborosan MBG Rp10,5 Triliun, Begini Responsnya
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
JAKARTA- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos, menegaskan bahwa hanya warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sesuai dengan alamat terdaftar yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Jumat (22/11/2024), Betty menjelaskan bahwa KPU telah memperbarui Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memastikan pemilih yang terdaftar benar-benar sesuai dengan domisili mereka.
“Untuk pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, kita sudah susun data lebih dari 203 juta pemilih. Hanya mereka yang memiliki e-KTP sesuai dengan alamat yang tercatat yang bisa memilih,” ujar Betty.
Pentingnya sosialisasi tentang aturan pemilih yang hanya boleh menggunakan hak pilihnya di daerah yang tertera pada e-KTP ini diungkapkan Betty sebagai upaya menghindari masalah yang pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, banyak pemilih yang berusaha memilih gubernur Jakarta meskipun alamat mereka tidak terdaftar di DKI.
“Karena pengalaman Pilkada 2017, banyak sekali yang bukan KTP DKI ingin memilih gubernur saat itu. Jadi kita perlu sosialisasikan kembali bahwa hanya pemilih dengan e-KTP sesuai yang bisa memilih,” imbuhnya.
Betty juga memberikan contoh terkait pemilih yang terdaftar di daerah lain. “Misalnya, jika ada yang tinggal di Jakarta, tapi e-KTP-nya masih Tangerang Selatan, maka mereka tidak bisa memilih gubernur DKI. Mereka akan memilih sesuai dengan alamat KTP yang tertera, yaitu di Banten,” jelas Betty lebih lanjut.
DPT yang telah diperbarui mencatatkan total 203.657.354 pemilih, yang sebagian besar berasal dari generasi milenial, mencapai 33,26%. Generasi X mencakup 27,04% dan generasi Z sebanyak 25,69%. Pemilih yang berasal dari generasi baby boomer dan pre-boomer mencapai hampir 14%.
Selain itu, KPU juga memerinci data pemilih dengan disabilitas, di mana pemilih dengan disabilitas fisik mendominasi dengan 40,01%. Sementara, pemilih dengan disabilitas sensorik (rungu, bicara, netra) mencatatkan angka 35,84%. Ada juga 17% pemilih dengan disabilitas mental dan 7,05% pemilih dengan disabilitas intelektual.
Betty juga menyampaikan bahwa KPU telah menyiapkan prosedur untuk pemilih di daerah yang terpengaruh bencana, seperti di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terkena dampak erupsi Gunung Lewotobi. “Kami akan melakukan relokasi 32 TPS di Flores Timur karena sejumlah TPS hangus akibat bencana,” ujar Betty.
Betty mengingatkan bahwa masa kampanye Pilkada 2024 akan berakhir pada Minggu (24/11/2024) pukul 00.00 WIB. Setelah itu, masa tenang dimulai, dan iklan kampanye, baik di media cetak, elektronik, maupun media sosial, harus dihentikan. “Minggu besok adalah hari terakhir kampanye, semua iklan media harus berhenti pada pukul 23.59 WIB. Semua media sosial yang sudah dilaporkan ke KPU dan Bawaslu juga harus non-aktif,” tegas Betty.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemal
NASIONAL