Sindiran dan Balasan Edy Rahmayadi-Bobby Nasution Dalam Debat Pilgub Sumut: Soal Pertemuan Dengan Menteri

SUMUT -Debat ketiga Pilgub Sumatera Utara antara calon gubernur Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution kembali memanas dengan sindiran mengenai pertemuan dengan menteri. Dalam debat yang digelar pada Kamis (14/11/2024), Edy Rahmayadi menyinggung kebiasaan Bobby Nasution yang, saat menjabat sebagai Wali Kota Medan, langsung berkomunikasi dengan menteri tanpa melalui prosedur resmi, yakni DPR.

Edy menyebut bahwa sebagai wali kota, Bobby tidak mengikuti hirarki pemerintahan yang seharusnya berkoordinasi dengan gubernur terlebih dahulu. “Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataannya di Wali Kota saja, itu langsung ke menteri, tidak ke DPR,” ujar Edy menanggapi hal tersebut.

Edy kemudian menjelaskan bahwa sebagai Gubernur Sumut, dirinya biasa berkoordinasi dengan Komisi II dan Komisi V di DPR RI, dua komisi yang memang menjadi tempat koordinasi terkait potensi dan isu pembangunan daerah. Edy menegaskan bahwa seharusnya bupati dan wali kota berkomunikasi dengan gubernur terlebih dahulu, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Tidak urusan kepala daerah bupati dan wali kota langsung ke menteri, yang adalah gubernur. Secara hirarki, bupati dan wali kota harus melalui gubernur, karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah,” tegas Edy.

Menanggapi sindiran Edy, Bobby Nasution mengaku meminta maaf jika selama ini dirinya dianggap melangkahi kewenangan gubernur. “Baik Pak Edy, kalau tadi Pak Edy sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri, mohon maaf kalau gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edy sebagai gubernur,” ujar Bobby dengan nada sopan.

Namun, Bobby juga mengungkapkan sebuah fakta yang menjadi pembalasan terhadap tudingan Edy. Ia menyebut bahwa Edy pernah meminta bantuannya untuk dipertemukan dengan menteri saat Edy menjabat sebagai Gubernur Sumut. “Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya untuk ketemu menteri, Pak, waktu saya jadi wali kota. Mohon maaf sekali lagi, karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu bicara program?” tanya Bobby, memberikan pernyataan yang membuat suasana debat semakin tegang.

Bobby juga menegaskan visinya untuk bekerja sama dengan seluruh kepala daerah di Sumut, jika terpilih nanti. “Makanya kalau memang kedepannya kami, Pak, kami akan pastikan, di sini ada calon-calon bupati, wali kota, se-Sumatera Utara, kita nanti sama-sama jumpai menteri, kita sama-sama jumpai anggota DPR RI. Ini akan kita lakukan kedepannya,” kata Bobby, menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun daerah.

Debat ketiga Pilgub Sumut yang penuh sindiran ini menarik perhatian banyak masyarakat. Sebagian melihat perbedaan pandangan antara kedua calon gubernur sebagai indikasi bagaimana keduanya akan mengelola hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Sementara itu, beberapa kalangan menilai pertanyaan yang diajukan Bobby terkait permintaan Edy untuk bertemu menteri menjadi bukti bahwa kedua calon memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan.

Seiring dengan pemilihan yang semakin dekat, wacana tentang pembagian kewenangan dan koordinasi antara bupati, wali kota, gubernur, serta pemerintah pusat, akan terus menjadi topik penting dalam perdebatan politik di Sumatera Utara.

(N/014)