OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Debat kedua Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi, terutama dalam pembahasan isu penanaman modal dan pengelolaan tambang di Sumut. Pada kesempatan tersebut, Edy Rahmayadi (Paslon 02) menyinggung masalah tambang dengan mengutip Pasal 33 Ayat 3, yang menurutnya menyatakan bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana, dan tambang di Sumut perlu dijaga kelestariannya.
Edy mengkritik kondisi sektor tambang di Sumut dan mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya tambang yang beroperasi tanpa pengelolaan yang jelas. “Ada banyak tambang di Sumut yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Ini penting untuk keberlanjutan ekonomi daerah,” ujar Edy dalam debat yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu malam (6/11/2024).
Bobby Nasution (Paslon 01), dalam tanggapannya, berpendapat bahwa membuka tambang memang sah dilakukan asal tidak merusak lingkungan, terutama hutan. “Pembukaan tambang boleh, tetapi harus ada aturan yang jelas dan tidak boleh merusak hutan. Itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk memberi rekomendasi,” jawab Bobby yang juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
Namun, Edy Rahmayadi kembali melontarkan kritik dengan mengklarifikasi maksudnya mengenai pengelolaan tambang. “Mengelola tambang itu berbeda dengan mengelola hutan, tolong dibedakan. Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal pengelolaan yang tepat,” kata Edy dengan nada tegas.
Edy kemudian menyebut bahwa ia mengangkat isu tambang karena sebelumnya mendengar istilah “blok Medan” yang menjadi perbincangan di media, yang menurutnya melibatkan sektor tambang di Sumut. “Saya ingin ini diklarifikasi agar masyarakat Sumut tahu kebenarannya. Jangan sampai ada spekulasi yang tidak jelas,” tambahnya.
Isu Blok Medan Jadi Sorotan
Dalam penjelasannya, Edy menekankan bahwa istilah “blok Medan” sudah menjadi isu yang berkembang luas, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak negatif dari penyebaran isu tersebut, terutama yang berhubungan dengan reputasi Medan dan Sumut secara keseluruhan.
Menanggapi hal ini, Bobby Nasution memberikan jawaban yang cukup menantang. “Kalau memang ada yang melanggar, laporkan saja. Kami siap menghadapi proses hukum. Jangan karena bapak membaca sesuatu di media, langsung membawa isu itu ke ranah debat,” ujar Bobby dengan nada tegas.
Bobby menegaskan bahwa jika ada indikasi pelanggaran terkait pengelolaan tambang atau isu lainnya, proses hukum yang berlaku dapat digunakan untuk menindaklanjuti hal tersebut. “Kalau ada pelanggaran hukum, ya laporkan. Kami akan siap mengikuti mekanisme hukum yang ada,” tambahnya.
Debat yang Menegangkan
Debat kedua Pilgub Sumut ini, yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, memperlihatkan ketegangan antara kedua pasangan calon. Selain soal tambang, beberapa isu penting lainnya juga dibahas, seperti pengelolaan sumber daya alam, kebijakan investasi, dan pembangunan ekonomi Sumut.
Meskipun berbeda pendapat dalam banyak hal, baik Edy Rahmayadi maupun Bobby Nasution sepakat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan transparansi dan bertanggung jawab, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Namun, perdebatan mengenai blok Medan dan pengelolaan tambang di Sumut menambah ketegangan dalam sesi tersebut, memberikan gambaran jelas mengenai perbedaan visi antara kedua calon terkait cara mengelola potensi alam Sumut di masa depan.
(N/014)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL