
PKK Sumut Siap Kolaborasi Sukseskan Program Zero Dose demi Generasi Sehat
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya mendukung p
Kesehatan
SUMUT–Tim Hukum pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan seorang polisi berpangkat bintang satu di Polda Sumatera Utara dalam Pilgub Sumut 2024. Selain itu, mereka juga menerima laporan mengenai sejumlah ASN di beberapa kabupaten/kota yang mulai mengumpulkan data masyarakat.
Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, mengingatkan agar ASN, TNI, dan Polri tetap menjaga netralitas dalam Pilgub Sumut 2024, sesuai dengan amanat undang-undang. “Kami ingin menegaskan bahwa ASN, TNI, dan Polri wajib netral karena itu sudah diatur oleh undang-undang,” ujar Yance dalam konferensi pers di Medan, Selasa (29/10/2024).
Yance menyebutkan pihaknya menerima berbagai laporan tentang lurah di beberapa wilayah yang menggerakkan kepala lingkungan (kepling) untuk melakukan intimidasi dan mengumpulkan data masyarakat. “Kami banyak menerima laporan, seperti di Labura, Asahan, Tebing Tinggi, Langkat, bahkan di Medan, di mana sejumlah lurah menggerakkan kepling-keplingnya untuk melakukan intimidasi dan pengumpulan data dari masyarakat,” katanya.
Baca Juga:
Tim Hukum Edy-Hasan mendesak Bawaslu, TNI, serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat agar situasi tetap kondusif dan Pilkada berjalan damai. “Kami meminta Bawaslu, KPU, Polri, dan TNI agar melakukan pengawasan ketat. Jangan sampai Pilkada yang kita harapkan berjalan damai justru memicu konflik di tengah masyarakat,” ujar Yance.
Yance juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan perwira Polda Sumut berpangkat bintang satu dalam proses Pilkada. Dia meminta Kapolda Sumut, Whisnu Hermawan, untuk menghentikan tindakan anggotanya tersebut. “Kami yakin Bapak Kapolda, Bapak Whisnu Hermawan, adalah sosok yang elegan dan patriotik. Kami harap beliau tidak membiarkan ada polisi yang mencoba terlibat dalam proses Pilkada. Pak Kapolda, kami ingin menyampaikan bahwa salah satu pejabat anda berpangkat bintang satu telah terlibat dalam kegiatan seperti ini. Hentikanlah hal tersebut, karena kami masih percaya pada netralitas Polri,” tegasnya.
Baca Juga:
Yance menambahkan bahwa keterlibatan polisi bintang satu tersebut sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Sumut. “Saya pikir masyarakat Sumatera Utara sudah banyak yang tahu soal keterlibatan pejabat bintang satu ini. Wartawan pun pasti sudah mendengar tentang hal tersebut,” ujarnya.
Di akhir, Yance meminta agar pejabat polisi tersebut menjaga profesionalitasnya. “Hari ini, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Prabowo, bukan lagi Presiden Jokowi. Jika dulu dia mungkin berharap bisa naik pangkat menjadi bintang dua, sekarang seharusnya dia bersikap adil dan profesional tanpa perlu melakukan tindakan yang merugikan,” tutup Yance.
(KRISNA)
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya mendukung p
KesehatanDELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengapresiasi kebersamaan dan kekompakan yang ditunjukkan kel
KomunitasMEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kegiatan Penerangan Hukum yang digelar ol
Hukum dan KriminalLOMBOK TIMUR Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) memeriksa seorang pemandu wisata berinisial AM, yang menda
Hukum dan KriminalJAKARTA Drama perceraian pasangan publik figur Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi berakhir di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama
EntertainmentWONOSOBO Mantan peserta ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia, Setiyono, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri
Hukum dan KriminalTEHERAN Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan pernyataan keras terkait ketegangan yang terus memanas dengan Ameri
InternasionalJAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap fakta mengejutkan dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusa
Hukum dan KriminalJAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anakanak yang bersedia hadir ke sekolah selama masa liburan tetap akan mendapatkan j
NasionalMEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mobilitas selama libur sekolah, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Nasional