Pisang Kepok Keling Sumut Siap Go International, Pelepasan Resmi di Tebingtinggi
TEBINGTINGGI Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melepas ekspor 9 ton pisang kepok keling ke
EKONOMI
BOJONEGORO -Debat Pilkada Bojonegoro yang berlangsung di Hotel Eastern pada 19 Oktober 2024 diwarnai insiden kericuhan yang melibatkan calon Bupati Teguh Haryono, yang dikenal sebagai ‘Mas Teguh’. Aksi kontroversial ini terjadi ketika debat yang seharusnya menjadi platform bagi calon untuk memaparkan visi dan misi mereka, berubah menjadi ajang ketegangan antara pendukung masing-masing pasangan calon.
Insiden ini dimulai ketika Farida Hidayati, calon Wakil Bupati Bojonegoro yang berpasangan dengan Teguh, mengundangnya untuk naik ke podium meski saat itu hanya dijadwalkan untuk calon wakil bupati. Dengan merujuk pada peraturan KPU yang mengizinkan pasangan calon tampil bersama, Farida berupaya menjelaskan posisi mereka sebagai satu kesatuan. “Kami satu kesatuan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka saya akan memanggil pasangan saya,” tegas Farida kepada moderator dan penonton.
Namun, tindakan tersebut memicu protes keras dari pendukung calon lain, yang menilai langkah Farida melanggar format debat yang telah disepakati sebelumnya. Ketegangan meningkat seiring dengan teriakan dan sorakan dari kerumunan pendukung yang tidak setuju dengan keputusan itu.
Dalam suasana yang semakin memanas, Teguh Haryono tetap berusaha untuk menyampaikan visi-misinya, meski suaranya hampir tenggelam oleh keributan di dalam ruangan. Ia menanggapi tuduhan pelanggaran dengan tegas. “Apakah salah saya berdiri di sini? Peraturan mana yang saya langgar?” serunya dengan nada tinggi, menciptakan momen dramatis di tengah ketidakpastian.
Moderator yang berupaya menenangkan situasi mengumumkan keputusan untuk menghentikan debat. “Mohon maaf Bapak, sesuai instruksi, debat tidak akan kita lanjutkan,” ujar moderator, namun upaya tersebut tampak sia-sia.
Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro memutuskan untuk membubarkan acara debat demi mencegah bentrokan lebih lanjut. Keputusan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari insiden tersebut terhadap proses demokrasi di daerah itu.
Peristiwa ini telah menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses pemilihan di Bojonegoro. Banyak yang berharap agar situasi serupa tidak terulang, dan bahwa setiap calon dapat menjalani proses debat dengan sportif dan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan kericuhan ini, Pilkada Bojonegoro semakin dipenuhi dengan kontroversi, dan menciptakan tantangan bagi KPU dan aparat keamanan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan damai dan tertib.
(N/014)
TEBINGTINGGI Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melepas ekspor 9 ton pisang kepok keling ke
EKONOMI
BINJAI Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, meresmikan Rumah Dinas Pendeta Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis BinjaiLangkat di Jalan A
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Rabu, 25 Februari 2026, dengan menghadirka
POLITIK
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan segmen pekerja atau buruh menjadi kelompok terbesar dalam capaian kepesertaan progr
EKONOMI
TEBINGTINGGI Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah pusat dan daerah memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Wakil Gube
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan penugasan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) bersifat ter
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyoroti alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di provinsinya ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Keb
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa guru di Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk gu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL