Sonny Sonjaya Sebut 41 Nama Terlibat Kasus Korupsi MBG, Sahroni: Bisa Jadi Fitnah
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung tetap fokus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam tata
HUKUM DAN KRIMINAL
BOJONEGORO -Debat Pilkada Bojonegoro yang berlangsung di Hotel Eastern pada 19 Oktober 2024 diwarnai insiden kericuhan yang melibatkan calon Bupati Teguh Haryono, yang dikenal sebagai ‘Mas Teguh’. Aksi kontroversial ini terjadi ketika debat yang seharusnya menjadi platform bagi calon untuk memaparkan visi dan misi mereka, berubah menjadi ajang ketegangan antara pendukung masing-masing pasangan calon.
Insiden ini dimulai ketika Farida Hidayati, calon Wakil Bupati Bojonegoro yang berpasangan dengan Teguh, mengundangnya untuk naik ke podium meski saat itu hanya dijadwalkan untuk calon wakil bupati. Dengan merujuk pada peraturan KPU yang mengizinkan pasangan calon tampil bersama, Farida berupaya menjelaskan posisi mereka sebagai satu kesatuan. “Kami satu kesatuan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka saya akan memanggil pasangan saya,” tegas Farida kepada moderator dan penonton.
Namun, tindakan tersebut memicu protes keras dari pendukung calon lain, yang menilai langkah Farida melanggar format debat yang telah disepakati sebelumnya. Ketegangan meningkat seiring dengan teriakan dan sorakan dari kerumunan pendukung yang tidak setuju dengan keputusan itu.
Dalam suasana yang semakin memanas, Teguh Haryono tetap berusaha untuk menyampaikan visi-misinya, meski suaranya hampir tenggelam oleh keributan di dalam ruangan. Ia menanggapi tuduhan pelanggaran dengan tegas. “Apakah salah saya berdiri di sini? Peraturan mana yang saya langgar?” serunya dengan nada tinggi, menciptakan momen dramatis di tengah ketidakpastian.
Moderator yang berupaya menenangkan situasi mengumumkan keputusan untuk menghentikan debat. “Mohon maaf Bapak, sesuai instruksi, debat tidak akan kita lanjutkan,” ujar moderator, namun upaya tersebut tampak sia-sia.
Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro memutuskan untuk membubarkan acara debat demi mencegah bentrokan lebih lanjut. Keputusan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari insiden tersebut terhadap proses demokrasi di daerah itu.
Peristiwa ini telah menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses pemilihan di Bojonegoro. Banyak yang berharap agar situasi serupa tidak terulang, dan bahwa setiap calon dapat menjalani proses debat dengan sportif dan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan kericuhan ini, Pilkada Bojonegoro semakin dipenuhi dengan kontroversi, dan menciptakan tantangan bagi KPU dan aparat keamanan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan damai dan tertib.
(N/014)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung tetap fokus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat optimisme tertinggi dalam menyambut tahun 2026. Temuan tersebut
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Sabtu, 20 Jun
EKONOMI
MEDAN Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, berharap Duta Kesetia
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi membuka Open Tournament Pencak Silat IPSI Kota Medan Tahun 2026 yang berlangsung
OLAHRAGA
OlehNicholas Martua SiagianSEJAK beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi G
OPINI
GORONTALO Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tah
NASIONAL
PEKALONGAN TNI Angkatan Darat (AD) terus memperkuat perannya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pembentukan Kompi
NASIONAL
JAKARTA Penggemar produk Apple kemungkinan harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk membeli perangkat terbaru pada tahun ini. Apple d
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons polemik yang muncul setelah pernyataan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan
PEMERINTAHAN