Bawaslu Sumut Gencar Gerakan Lawan Politik Uang Menjelang Pilkada Serentak 2024

SUMUT -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara semakin gencar dalam menggerakkan kampanye melawan praktik politik uang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya praktik-praktik curang yang dapat merusak proses demokrasi dan memengaruhi hasil pemilu.

Menggerakkan Masyarakat untuk Melapor

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menjelaskan bahwa Bawaslu akan melakukan penyisiran di setiap jengkal kekuatan rakyat dan publik untuk bersama-sama mencegah pergerakan politik uang. “Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024,” ujarnya saat membuka acara Rapat Dalam Kantor (RDK) sesi pertama yang diadakan di Sekretariat Bawaslu.

Dalam forum tersebut, berbagai elemen masyarakat turut hadir, termasuk organisasi pemuda, tokoh agama, dan masyarakat umum, yang diundang untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap potensi politik uang di lingkungan masing-masing. Saut menegaskan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat untuk menjaga integritas pemilu.

Pentingnya Pencegahan Bersama KPK

Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara, Hendrik Sitanggang, menyarankan agar Bawaslu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengedepankan pencegahan dalam menghadapi politik uang. “Bawaslu bersama dengan KPK harus mengedepankan pencegahan dalam membangun optimisme melawan politik uang. Selama ini Bawaslu pun sudah terlihat menindak dan mencegah melalui Gerakan Tolak Politik Uang (Getolpun),” ungkap Hendrik saat rapat di Kantor Bawaslu Toba.

Pentingnya peran media juga disoroti oleh Hendrik. Ia menegaskan bahwa media harus berperan sebagai corong informasi dan komunikasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang serta mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian.

Pentingnya Tim Sukses yang Bersih

Saut Boangmanalu juga menekankan bahwa untuk memberantas politik uang, Bawaslu membutuhkan dukungan dari tim sukses yang bersih dan partisipasi masyarakat. “Bawaslu butuh tim sukses yang bersih dan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya karena faktor kebutuhan hidup,” katanya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu diperhatikan dalam upaya pemberantasan politik uang. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya integritas pemilu harus ditingkatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan.

Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pemilu

Anggota Bawaslu Toba, Thomson Manurung, menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam mengawasi pemilu. “Ambil hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat untuk mensukseskan pemilu. Pemilih pemula berperan untuk berhak memilih dan menolak politik uang. Politik uang merupakan ancaman atau perusak demokrasi,” tegas Thomson.

Dengan dorongan dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga kualitas pemilu dan menghindari praktik-praktik yang merusak demokrasi. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih bersih dan transparan.

Melihat antusiasme Bawaslu Sumut dan berbagai elemen masyarakat dalam melawan politik uang, diharapkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat berjalan dengan lebih adil dan bersih. Kolaborasi antara Bawaslu, KPK, media, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, yang akan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan demokrasi di Indonesia.

(N/014)