Afriansyah Noor Dorong Kerja Sosial Produktif di Sumut, Sinergi Kemnaker-Kejati Dikuatkan
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
MEDAN -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan secara resmi telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) yang akan bertarung dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan 2024. Penetapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian verifikasi berkas yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
Ketua KPU Medan, Mutia Atiqah, mengungkapkan bahwa ketiga paslon yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
Rico Waas-Zakiyuddin: Pasangan ini diusung oleh koalisi partai besar, yaitu NasDem, PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Perindo, Demokrat, dan PSI. Ridha Dharmajaya-Abdul Rani: Paslon ini didukung oleh PDIP, Partai Ummat, PPP, dan PBB. Keberadaan mereka di kancah politik Medan tidak asing lagi, dengan rekam jejak yang cukup dikenal di masyarakat. Hidayatullah-Yasir Ridho: Pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikenal dengan konsistensinya dalam memperjuangkan isu-isu keadilan sosial.“Pada rapat ini kami telah melihat berkas-berkas dari ketiga paslon. Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, kami memutuskan ketiganya ditetapkan sebagai paslon Pilwalkot Medan 2024,” ujar Mutia dalam konferensi pers di Kantor KPU Medan.
Selanjutnya, Mutia menjelaskan bahwa tahapan berikutnya adalah pengundian nomor urut untuk masing-masing paslon, yang dijadwalkan berlangsung pada esok hari, 23 September 2024, di Selecta Hotel. Proses ini dianggap penting untuk menentukan urutan dalam kampanye dan pemungutan suara mendatang.
Rico Waas, salah satu calon yang mewakili koalisi besar, menyatakan optimisme dan kesiapan timnya untuk berhadapan dengan para pesaing. “Kami siap bertarung, dan semoga nomor urut yang kami dapatkan membawa berkah,” ujarnya. Sementara itu, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani juga menunjukkan antusiasme serupa, berharap agar pengundian nomor urut berjalan lancar.
Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, diharapkan dapat menyaksikan proses demokrasi yang sehat dan kompetitif. Dengan tiga paslon yang memiliki latar belakang dan dukungan politik yang kuat, Pilwalkot Medan 2024 diharapkan dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi kota mereka.
“Semoga pemilih di Medan dapat memberikan suara mereka dengan bijak, dan mendukung calon yang paling sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota ke depan,” tutup Mutia.
Dengan penetapan ini, perhatian masyarakat kini tertuju pada pengundian nomor urut yang akan menentukan langkah awal bagi setiap paslon dalam meraih dukungan publik di Pilwalkot Medan.
(N/014)
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memperingatkan keras jajaran pemerintah agar tidak menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondi
POLITIK
JAKARTA Komisi XI DPR RI menetapkan lima pimpinan baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 20262031 setelah m
EKONOMI
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menggelar panen raya hasil program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WB
EKONOMI
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyinggung dua faktor utama yang memengaruhi mahalnya harga tiket pesawat, yakni nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyatakan diplomasi ekonomi pemerintah membuahkan hasil dalam menekan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Satu Jam Berkualitas bersama Keluarga atau
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL