Peringati Hari Jadi Humas Polri ke-74, Polres Tapanuli Tengah Gelar Donor Darah Massal
TAPANULI TENGAH Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri ke74, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (
Kesehatan
JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung resmi menyatakan diri maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, bersama pasangan calon wakil gubernur Rano Karno. Langkah Pramono yang merupakan figur penting di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menarik perhatian publik, terutama terkait statusnya sebagai pejabat negara saat ini. Namun, Istana Kepresidenan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan cuti resmi dari Pramono Anung kepada Presiden Jokowi.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa proses pencalonan Pramono Anung di Pilgub Jakarta masih berada pada tahap awal. “Belum ada pengajuan cuti ke Bapak Presiden,” ujar Ari Dwipayana kepada wartawan pada Jumat (30/8/2024). Menurut Ari, tahapan Pemilukada saat ini baru memasuki fase pendaftaran dan penelitian persyaratan calon, belum pada tahap penetapan pasangan calon atau pelaksanaan kampanye.
Ari menegaskan bahwa pengajuan cuti bagi pejabat negara harus mematuhi aturan dan koridor perundang-undangan yang berlaku. “Pengajuan cuti tentu harus mengikuti aturan/koridor perundang-undangan. Dan juga akan diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Pramono Anung dan Rano Karno, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang maju melalui jalur partai politik, baru saja menjalani serangkaian tes kesehatan di RSUD Tarakan. Wadir Pelayanan RSUD Tarakan, dr. Weningtyas Purnomorini, mengungkapkan bahwa hasil tes kesehatan pasangan ini akan diumumkan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. “Untuk hasil itu h+1, jadi hari ini paslon pertama (Pramono-Rano) akan diberikan ke KPU besok. Demikian juga pasangan yang selanjutnya,” jelas dr. Weningtyas.
Langkah Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju dalam Pilgub Jakarta memperlihatkan dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah. Sementara itu, proses administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi akan menjadi bagian penting dalam memastikan kelayakan dan kesiapan calon untuk bertarung dalam kontestasi politik ini.
Masyarakat dan pengamat politik akan terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh Pramono Anung dalam proses pencalonan ini, termasuk apakah pengajuan cuti akan dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap posisinya sebagai Sekretaris Kabinet. Sebagai pejabat publik yang sangat berpengaruh, keputusannya untuk maju dalam pilkada Jakarta tentunya akan berdampak besar pada dinamika politik di ibukota.
(K/09)
TAPANULI TENGAH Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri ke74, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (
Kesehatan
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (23/10/2025) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat ter
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Jakarta, pada Rab
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Angg
Pemerintahan
BANJARSARI Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menemui Presiden RI ke7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Sumber, Ban
Politik
MEDAN Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti dugaan sumber air kemasan merek Aqua yang berasal dari sumur bor, bukan d
Peristiwa
JAKARTA Harga beras premium di tingkat konsumen masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional pada Jumat (24/10/2025), seme
Ekonomi
TANGERANG SELATAN Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tangsel hari ini diguncang skandal serius setelah muncul
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Isk
Hukum dan Kriminal