Pemkab Batu Bara Tegaskan Transformasi Batra Berjaya Demi Penguatan BUMD dan Peningkatan PAD
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi
PEMERINTAHAN
JAKARTA –Kontroversi mencuat menjelang Pilgub Jawa Barat 2024 setelah Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menuding adanya ‘dalang’ di balik keputusan PDIP yang tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Ono Surono secara terbuka menyebut ‘Mulyono dan geng’ sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas batalnya pencalonan Anies dari PDIP. Tudingan ini memicu reaksi dari Istana Kepresidenan, yang menegaskan bahwa urusan pilkada sepenuhnya merupakan ranah partai politik.
Dalam pernyataannya, Ono Surono mengungkapkan kekecewaannya terkait keputusan PDIP untuk tidak mengusung Anies Baswedan. Menurutnya, ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan tersebut. “Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung PDIP. (Siapa Pak?) Ya, Mulyono dan geng,” ujar Ono dalam wawancara yang dilansir detikJabar pada Jumat (30/8/2024). Ono juga menambahkan bahwa meskipun Anies memiliki rekam jejak yang baik dan merupakan putra daerah Kuningan, kekuatan besar yang ada di balik layar tampaknya memengaruhi keputusan partai.
Menanggapi tudingan tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa pencalonan dalam pemilihan kepala daerah adalah urusan internal partai politik. Ari menekankan bahwa setiap keputusan terkait pencalonan merupakan hak prerogatif masing-masing partai. “Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik,” kata Ari kepada wartawan pada Jumat (30/8/2024). Ari menambahkan bahwa tidak seharusnya keputusan internal partai dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau pihak Istana.
Dalam beberapa hari terakhir, polemik mengenai pencalonan Anies Baswedan mengundang perhatian publik. PDIP, yang sebelumnya dikabarkan akan mengusung Anies, tiba-tiba membatalkan dukungannya. Ono Surono, yang mewakili PDIP Jabar, menyatakan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk pengaruh dari ‘Mulyono dan geng’, yang diduga sebagai pihak yang menentang pencalonan Anies.
Nama Mulyono menjadi pusat perhatian dalam polemik ini. Meskipun belum ada penjelasan resmi mengenai siapa Mulyono, tudingan tersebut mengundang spekulasi dan perdebatan di kalangan pengamat politik dan masyarakat. Mulyono, yang disebut-sebut sebagai figur berpengaruh dalam keputusan partai, kini menjadi sorotan dalam diskursus politik menjelang Pilgub Jabar.
Sementara itu, PDIP Jabar dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai dinamika internal yang mempengaruhi keputusan partai. Publik menunggu dengan penuh antisipasi langkah-langkah selanjutnya dari PDIP dan calon-calon yang akan berkompetisi dalam Pilgub Jabar.
(K/09)
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum FraksiFraksi
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menempatkan sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga (K
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional yang terdiri dari mantan menteri hingga eks Gubernur Bank
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat ke l
EKONOMI
LANGKAT Seorang pemuda bernama M Sahili alias MS (21) tewas usai dikeroyok dan ditusuk sekelompok pria di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam
NASIONAL
BANTUL Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan ekonomi Indonesia sedang lesu di tengah maraknya keluhan soal sulitnya l
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah Indonesia membawa kasus dugaan penyiksaan terhadap sembilan warga neg
INTERNASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman RI akan memeriksa Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kod
NASIONAL