MEDAN — Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Rabu, 22 Januari 2025. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 dan diajukan oleh pasangan calon Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, yang menjadi pihak terkait dalam sengketa tersebut, telah menyiapkan jawaban tertulis yang akan dibacakan dalam sidang. Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis, menyatakan bahwa jawaban tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta hasil pengawasan selama proses pemilihan, penghitungan suara, hingga penetapan calon kepala daerah.
“Bawaslu akan membacakan jawabannya secara singkat dan padat dalam sidang besok. Semua laporan kecurangan yang kami terima telah kami sampaikan dalam bentuk keterangan tertulis kepada MK,” ujar Aswin, Senin (20/1/2025). Sidang pendahuluan sengketa Pilkada Sumut sebelumnya telah berlangsung pada Senin, 13 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut, tim hukum pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto dan Yance Aswin mendalilkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Baca Juga:
Menurut tim hukum, kecurangan tersebut termasuk dugaan keterlibatan aktif Penjabat (Pj) Gubernur Sumut dalam memenangkan pasangan Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Selain itu, mereka juga meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang hasil pemilihan gubernur.
Faktor lain yang diangkat oleh tim hukum adalah banjir yang melanda beberapa wilayah Sumatera Utara selama proses pemungutan suara. Kondisi ini disebut mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, yang dinilai tidak mencerminkan kehendak rakyat secara optimal.
Baca Juga:
(christie)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal