"Nggak boleh begitu. DPRD ini harus tahu apa rencana kerja Pemerintah, apa programnya, bagaimana pelaksanaannya. Itu semua harus dibahas bersama," tegas politisi Demokrat tersebut.
Ia juga mengingatkan potensi dampak negatif jika pelajar SMA atau SMK diberikan waktu luang terlalu banyak di luar sekolah.
Menurutnya, kelompok usia tersebut rentan terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif atau bahkan negatif.
"Kalau untuk SD mungkin efektif. Tapi kalau SMA atau SMK, saya pribadi kurang yakin, saya kurang setuju," jelas Fajri.
Rencana penerapan sekolah lima hari ini menjadi sorotan serius, dan publik menantikan tindak lanjut dari pertemuan antara Dinas Pendidikan Sumut dan DPRD.*