Daniel Mananta Tolak Anaknya Sekolah Internasional yang Dukung "Woke Agenda" ?

JAKARTA -Presenter sekaligus pengusaha Daniel Mananta mengungkapkan keputusannya untuk tidak menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah internasional di Jabodetabek.

Alasannya? Sekolah tersebut diketahui mendukung "Woke Agenda" dengan menyediakan tiga jenis toilet: untuk laki-laki, perempuan, dan gender netral.

Dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya, @DanielManantaNetwork, Daniel menceritakan pengalamannya saat tengah mencari sekolah untuk putranya yang berusia 10 tahun.

Ia kaget ketika melihat adanya toilet gender netral di sekolah tersebut.

"Kemarin pas saya ke sekolahan tersebut, saya datang ke resepsionis, di situ sudah ada WC untuk laki-laki (boys), perempuan (girls), dan gender netral," ujar Daniel.

Daniel kemudian bertanya kepada pihak sekolah soal kebijakan tersebut. Menurut penjelasan guru di sana, pihak sekolah menghormati dan membebaskan murid untuk mengekspresikan identitas gender mereka tanpa intervensi.

"Saya tanya ke gurunya, 'kalian kok terbuka ya soal ini?' dan gurunya bilang, 'iya, karena kita sangat menghormati murid-murid kita.

Kita membebaskan mereka mengeksplorasi perasaannya dan tidak akan bilang pilihan mereka benar atau salah,'" kata Daniel.

Lebih lanjut, Daniel mengungkapkan keprihatinannya ketika mengetahui bahwa konseling siswa tidak melibatkan orang tua murid, demi menjaga privasi dan kebebasan pilihan identitas siswa.

"Apa yang dibicarakan siswa dengan counselor tidak akan pernah dibicarakan dengan orang tua," ungkapnya dengan nada kecewa.

Karena prinsip tersebut tidak sejalan dengan nilai yang dipegang Daniel dan keluarganya, ia pun memutuskan untuk tidak kembali membawa anaknya ke sekolah tersebut.

"Akhirnya saya nggak pernah ajak anak saya ke sekolah itu lagi," tegasnya.

Woke Agenda adalah istilah yang mengacu pada gerakan kesadaran terhadap isu-isu keadilan sosial, termasuk kesetaraan gender, hak LGBTQ+, dan melawan diskriminasi.

Di beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat, hal ini sudah menjadi hal umum, termasuk dalam kebijakan pendidikan dan fasilitas publik seperti toilet.

Namun, di Indonesia, konsep ini masih menjadi perdebatan sosial dan budaya, karena belum sepenuhnya diterima secara luas.

Dalam konteks tersebut, keputusan Daniel menjadi refleksi dari perbedaan pandangan antara nilai-nilai lokal dan kebijakan sekolah berstandar internasional.*

(oz/j006)