
Mandat Imperatif Absen, Wakil Rakyat Jadi Alat Oligarki
MEDAN Sosiolog dari FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar, menyoroti ketiadaan prinsip mandat imperatif dalam sistem politik Indonesia seb
PolitikMEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mulai dilaksanakan di Kota Medan pada tahun 2025.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan bahwa progres program tersebut berjalan dengan baik dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
"Progres Sekolah Rakyat di Kota Medan berjalan dengan baik, dan tahun ini juga mulai berjalan," ujar Wali Kota Rico Waas, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga:
Sebagai tahap awal, program Sekolah Rakyat di Kota Medan akan dilaksanakan di Gedung Sentra Bahagia, Jalan Willem Iskandar (Jalan Pancing), sebagai lokasi sementara sebelum gedung permanen selesai dibangun di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.
"Tahun ini sifatnya masih percobaan. Jadi sementara akan digelar di Gedung Sentra Bahagia," jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat tahun ini akan membuka kuota untuk 100 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang akan dibagi dalam empat kelas, masing-masing berisi 25 siswa.
Menariknya, seluruh siswa akan menempuh pendidikan dengan sistem boarding school atau berasrama.
"Para siswa akan belajar dan tinggal di sana, karena Sekolah Rakyat ini memang dirancang sebagai sekolah berasrama," lanjutnya.
Rico Waas menyampaikan bahwa lokasi di Tanjung Selamat dipilih setelah sebelumnya Pemko Medan mengusulkan kawasan Sicanang, Medan Belawan.
Namun, usulan itu tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat karena dinilai kurang tepat.
"Setelah disurvei, Pemerintah Pusat menganggap lokasi di Sicanang kurang ideal, sehingga kita arahkan ke Tanjung Selamat. Tapi sebenarnya tidak jadi soal, karena siswa nantinya tinggal di sekolah tersebut," tambahnya.
Saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Sosial tengah melakukan pendataan dan seleksi ketat calon siswa Sekolah Rakyat, dengan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
MEDAN Sosiolog dari FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar, menyoroti ketiadaan prinsip mandat imperatif dalam sistem politik Indonesia seb
PolitikMEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku heran dengan langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut yang menganggarkan Rp1,6 mil
PemerintahanNIAS UTARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir
PemerintahanJAKARTA Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Uru
EkonomiOleh Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.,SEPERTI surya mentari yang menerangi semua ruang gelap hadirnya INSAN PERS di Republik Indones
OpiniPADANGSIDIMPUAN Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan berhasil mengungkap 12 kasus penyalahgunaan narkotika dan mengamankan 14 orang
Hukum dan KriminalJAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan hasil verifikasi dan validasi data bantuan sosial (bansos) yang menunjukkan bahwa 1,9
EkonomiJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkan
PolitikMANDAILING NATAL Seruan Bupati Mandailing Natal (Madina) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tampaknya belum dijalankan secara
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan bantuan penguatan ekonomi keluarga kepada masyarakat pelaku usaha yang terdam
Pemerintahan