Cak Imin: Sekolah Rakyat Bisa Putus Mata Rantai Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, menyatakan optimisme bahwa keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Melalui Sekolah Rakyat, kemiskinan kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 atau kategori miskin ekstrem," ujar Muhaimin dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Ia menyebutkan, sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.

Inisiatif ini menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas, pemerintah berharap generasi muda dari kelompok termiskin dapat memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi di masa depan.

"Melalui pendidikan, peserta didik dari latar belakang keluarga miskin ekstrem akan memiliki kemampuan dan daya saing untuk menjadi mandiri menggunakan ilmu yang mereka peroleh," tegas Muhaimin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar RI telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

"Ini adalah investasi jangka panjang negara. Pendidikan adalah pintu keluar dari kemiskinan," ujarnya.

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pelaksanaan Inpres 8/2025 berjalan maksimal.

Target ambisius telah ditetapkan, yaitu kemiskinan ekstrem harus mencapai angka nol persen pada tahun 2026.

Oleh karena itu, program seperti Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.