Sat Binmas Polresta Denpasar Sosialisasikan Perlindungan Hukum Bagi Guru di JB School Kuta

DENPASAR – Dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, Satuan Binmas Polresta Denpasar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif bertema "Perlindungan terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa", bertempat di aula JB School Kuta, Selasa (15/7).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program "Minggu Kasih" yang rutin digelar untuk menjalin komunikasi aktif antara kepolisian dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kasat Binmas Polresta Denpasar AKP Gede Endrawan, S.H., M.H., dan diikuti oleh sekitar 150 guru dan kepala sekolah.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah JB School mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya risiko hukum yang dihadapi guru saat menjalankan tugas mendisiplinkan siswa.

Ia menyampaikan bahwa guru kerap merasa khawatir akan dilaporkan atau dipidanakan atas tindakan pendisiplinan, meskipun tujuannya adalah pembinaan.

"Kami berharap pihak kepolisian dapat memberikan pencerahan dan kepastian hukum, agar para guru tidak takut menjalankan peran mereka dalam membentuk karakter siswa," ujarnya.

AKP Gede Endrawan dalam paparannya menjelaskan bahwa guru memiliki landasan hukum kuat dalam mendidik, termasuk memberikan sanksi atau tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif.

Ia merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2014 terkait kasus Aop Saipudin, guru di Majalengka yang dibebaskan dari jeratan hukum karena terbukti bertindak dalam kapasitasnya sebagai pendidik.

"Tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa tidak bisa serta-merta dikriminalisasi, selama dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar norma etika pendidikan," tegas AKP Endrawan.

Selain itu, ia memaparkan ketentuan dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, termasuk:

Pasal 39 ayat 1 dan 2: Guru berhak memberi sanksi terhadap peserta didik yang melanggar norma, asal dilakukan secara mendidik.

Pasal 40: Menjamin perlindungan atas keamanan dan keselamatan guru dalam bertugas.

Pasal 41: Menyatakan bahwa guru berhak atas perlindungan hukum dari kekerasan, intimidasi, dan perlakuan diskriminatif.

Sesi tanya jawab berlangsung aktif. Para guru bertanya tentang batasan tindakan pendisiplinan, peran orang tua, hingga prosedur hukum jika guru dilaporkan oleh wali murid.

AKP Endrawan menegaskan pentingnya dokumentasi dan pendekatan persuasif sebagai strategi menghindari kesalahpahaman.

Ia juga mendorong pihak sekolah menjalin komunikasi terbuka dengan wali murid untuk menghindari eskalasi konflik.

Kegiatan ini ditutup dengan ajakan membangun sinergi antara lembaga pendidikan dan kepolisian demi menjaga kondusifitas lingkungan belajar.

"Program Minggu Kasih bukan sekadar sosialisasi, tetapi ruang dialog aspiratif antara polisi dan masyarakat, termasuk tenaga pendidik," ujar AKP Endrawan.

Dengan adanya pemahaman hukum yang menyeluruh, diharapkan para guru lebih percaya diri menjalankan tugas mereka sebagai pendidik yang berwibawa, tanpa takut dikriminalisasi.*