Komisi VIII DPR Minta Kemenag Perluas Akses Pendidikan di Daerah Terpencil

SURABAYA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk lebih memprioritaskan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah-wilayah terpencil.

Hal ini disampaikan Ina saat kunjungan kerja Komisi VIII di Kantor Gubernur Jawa Timur, Sabtu (26/7/2025).

"Kami minta tolong Kemenag dan Kementerian PPPA agar lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang sulit dijangkau, agar tercipta pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Ina dalam keterangannya.

Menurutnya, hingga kini masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur di wilayah tempat tinggal mereka.

"Banyak anak yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup karena tinggal di daerah yang sulit dijangkau," lanjut Ina.

Ina menegaskan, Komisi VIII berkomitmen memastikan pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan dan sosial berjalan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah.

Pemerataan akses pendidikan, terutama yang berbasis keagamaan dan inklusif, menjadi salah satu perhatian utama.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung sektor pendidikan dan penguatan kerukunan antarumat beragama di Provinsi Jawa Timur.

"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pendidikan agama yang inklusif serta memperkokoh semangat toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko.

Bantuan yang diberikan meliputi dukungan untuk pengembangan inkubasi bisnis pesantren serta peningkatan fasilitas sanitasi.

Upaya ini diharapkan turut mendukung kualitas pendidikan di lingkungan pesantren dan memperluas peran mereka dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan toleran.

Langkah ini juga dinilai perlu melibatkan sinergi antara Kemenag dan KemenPPPA dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi anak-anak perempuan dan kelompok rentan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Komisi VIII berharap pendekatan kolaboratif antar lembaga dapat mempercepat terwujudnya pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.*

(km/a008)