RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
LANGKAT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, untuk mengenakan seragam Melayu setiap hari Jumat. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.35.4/3834/DISDIK2025 tertanggal 24 Juli 2025.
Namun, kebijakan tersebut menuai sorotan dan protes dari sebagian orang tua siswa. Mereka menilai keputusan ini memberatkan, terutama dari sisi ekonomi, dan dibuat tanpa sosialisasi yang memadai.
"Hanya dengan dalih kemajuan kebudayaan, siswa disuruh pakai seragam Melayu. Itu memberatkan karena orang tua harus beli baju Melayu lagi, selain seragam resmi sekolah," kata Fitri (34), warga Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kamis (7/8/2025).
Fitri juga menyoroti bahwa edaran ini dikeluarkan setelah tahun ajaran baru dimulai, sehingga menyulitkan orang tua yang sebelumnya sudah mengeluarkan biaya besar untuk membeli perlengkapan sekolah.
"Seragam pramuka saja dipakai Jumat dan Sabtu. Sekarang ditambah lagi seragam Melayu, tapi tidak ada sosialisasi atau bantuan," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Hidayat (39), warga Kelurahan Kwala Bingai, yang juga orang tua siswa SD. Ia menilai kebijakan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.
"Pemkab Langkat seharusnya merencanakan dan mensosialisasikan jauh-jauh hari, sebelum tahun ajaran baru dimulai. Selain itu, juga harus menyediakan bantuan bagi keluarga tidak mampu sebelum menerbitkan kebijakan seperti ini," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Gembira Ginting, belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan terkait polemik yang muncul dari kebijakan ini.*
(ms/j006)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN