Ketua MPR RI: Sekolah Rakyat Adalah Jawaban Pemerataan Pendidikan

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menegaskan pentingnya kehadiran Program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok tanah air.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Ahmad Muzani menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

"Sekolah Rakyat merupakan jawaban strategis untuk pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas," ujar Ahmad Muzani di hadapan anggota parlemen dan pejabat negara.

Ia menambahkan, kehadiran Sekolah Rakyat juga diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam jangka panjang.

"Saya yakin, program ini akan menjadi jalan keluar untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik bagi setiap anak bangsa," tegasnya.

Masuk Program Strategis Nasional, Sekolah Rakyat Target Beroperasi Penuh Agustus 2025

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tujuannya jelas, yaitu memberikan pendidikan gratis, layak, dan berkualitas kepada masyarakat tidak mampu, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menargetkan sebanyak 159 unit Sekolah Rakyat rampung sepenuhnya dan beroperasi pada Agustus 2025.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pembangunan terbagi dalam tiga gelombang, yaitu Tahap 1A, 1B, dan 1C.

- Tahap 1A: 63 lokasi sudah beroperasi sejak 14 Juli 2025

- Tahap 1B: 37 lokasi fungsional sejak 31 Juli 2025

- Tahap 1C: 59 lokasi dalam tahap penyelesaian akhir

"Sekolah Rakyat menyasar masyarakat yang belum mendapat akses pendidikan layak, sekaligus menjadi strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan mendorong kemandirian," jelas Menteri Dody dalam pernyataan tertulisnya (13/8/2025).

Anggaran dan Tantangan di Lapangan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2025.

Menteri Keuangan juga telah menyampaikan bahwa anggaran akan ditingkatkan pada 2026, mengingat pentingnya program ini untuk mendukung indeks pembangunan manusia (IPM) nasional.

Meski demikian, sejumlah tantangan juga masih mewarnai implementasi program, termasuk persoalan tenaga pengajar, infrastruktur pelengkap, dan pengawasan distribusi anggaran.

Melalui Sidang Tahunan ini, Ketua MPR RI berharap agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, dapat bersinergi dalam menyukseskan Sekolah Rakyat.

"Kita ingin hadirnya Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi sebagai investasi berkelanjutan untuk kemajuan bangsa," tutup Ahmad Muzani.*

(bi/a008)