Australia hingga Brasil Berebut Impor Pupuk RI, Pemerintah Utamakan Kebutuhan Petani Dalam Negeri
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
NIAS UTARA - Berdasarkan Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Utara, A'aroo Waruwu S.Pd., MM, tertanggal 17 September 2025 Nomor: 140/879/DPMD.II, dilakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa di Desa Esiwa yang berlangsung pada Jumat, 19 September 2025, di Kantor Pj. Kepala Desa Esiwa, Marieli Gea S.Pd.
Kedatangan Tim dari Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Nias Utara ini mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa dari tahun 2021 hingga 2024 yang dikelola oleh Pj. Kades Esiwa. Sekretariat desa, Kaur Umum, dan Kasi Pelayanan mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai SPJ tersebut.
Baca Juga:Tim monitoring dari kabupaten menemukan adanya penggunaan anggaran Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pj. Kades Marieli Gea.
Saat ditanya, sang Kepala Desa hanya tertunduk dan terdiam, bahkan menuding aparat desa sebagai pihak yang bermasalah karena dianggap berkompetensi rendah.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Pj. Kades Esiwa bersikap angkuh dan diduga menyalahgunakan dana masyarakat yang seharusnya untuk kesejahteraan desa.
Ketua LPM Desa Esiwa, Kharisman Gea, mewakili aspirasi masyarakat setempat mengapresiasi kunjungan tim monitoring tersebut. Ia berharap semua pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan damai.
"Kami mendesak agar Pj. Kades Esiwa segera dicopot dan dinonaktifkan sebagai Penjabat Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar," tegas Ketua LPM tersebut.
Lebih lanjut, Kharisman juga meminta Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, untuk cepat tanggap dalam menangani persoalan ini, mengingat Dana Desa yang seharusnya sudah cair belum juga direalisasikan dan bahkan terindikasi telah ditarik dari rekening desa hingga bulan September 2025.*
Baca Juga:
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Empat prajurit TNI yang diduga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan huni
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026). Harg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah untuk berhatihati dalam menyikapi isu kerja sama
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fu
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh melibatkan sejumlah guru besar dan akademisi dalam pembahasan perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 ten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa musim kemarau 2026 di Indonesia diprediksi lebih kering diba
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mencapai 96,8 juta
NASIONAL