BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
SIBOLGA — Ratusan siswa SMKN 3 Sibolga melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang sekolah mereka, Senin (6/10/2025).
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga tidak digunakan sesuai peruntukan, khususnya dalam perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak parah.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi, para siswa terlihat membakar ban dan mengangkat spanduk berisi tuntutan transparansi.Baca Juga:
Mereka menuntut kejelasan terkait pengelolaan dana BOS yang seharusnya digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah."Dana BOS itu untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan pribadi!" teriak salah seorang siswa dalam video aksi yang kini beredar luas di media sosial.
Salah satu pemicu utama kemarahan siswa adalah kondisi meja, kursi, papan tulis, dan ruang kelas yang disebut tidak layak pakai. Meski telah berulang kali disampaikan kepada pihak sekolah, tidak ada perbaikan signifikan yang dilakukan.
"Sudah berkali-kali kami sampaikan keluhan, tapi tidak pernah ditanggapi. Kami belajar di ruang kelas yang rusak dan kotor," ujar seorang siswa lainnya yang ikut dalam aksi.Kondisi tersebut membuat para siswa merasa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak telah diabaikan.
Selain menuntut transparansi, para siswa juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan dana BOS di SMKN 3 Sibolga. Mereka berharap ada penyelidikan menyeluruh dan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.
Aksi damai yang digelar siswa berlangsung dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat.
Meski sempat terjadi ketegangan, situasi tetap terkendali dan tidak berujung bentrok.Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan oleh para siswa. Begitu pula dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi, yang masih belum mengeluarkan klarifikasi atau tanggapan atas tuntutan demonstran.
Masyarakat dan warganet kini menanti langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait untuk menindaklanjuti peristiwa ini dan memastikan dana pendidikan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan siswa.
Dana BOS merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah, termasuk pengadaan dan perawatan fasilitas pembelajaran.
Baca Juga:
Penyalahgunaan dana ini merupakan pelanggaran serius terhadap amanat pendidikan nasional.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN